DPR mau tambah 19 kursi, pemerintah cuma setuju 5
Merdeka.com - Pansus RUU Pemilu mengusulkan penambahan 19 anggota DPR menjadi 579 kursi di Pemilu legislatif 2019. Sedangkan Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung mengatakan pemerintah tetap konsisten menginginkan penambahan anggota DPR hanya berjumlah 5 kursi.
"Ya pemerintah pada posisi yang menyarankan lima ya. Artinya 3 untuk Kaltara, dua koreksi terhadap kemahalan kursi di Riau dan Kepri. Sehingga kalau itu dikoreksi Riau dan Kepri satu-satu, itu sudah komparabel dengan dapil-dapil lain," kata Yuswandi usai rapat dengan Pansus RUU Pemilu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).
Pemerintah juga telah melakukan simulasi penambahan 10 kursi anggota DPR sebagai jalan tengah. Dalam simulasi itu, 5 kursi berasal dari DOB (daerah otonomi baru), Kalimantan Utara dan koreksi kemahalan kursi di Riau dan Kepulauan Riau. Sementara, 5 lainnya berasal dari redistribusi kursi dari daerah-daerah yang terkoreksi akibat adanya DOB.
"Kemudian ada juga simulasi tambah 10 (kursi) itu tetap saja tadi Kaltara sama koreksi Riau dan Kepri lima itu. Yang lima itu pada waktu DOB yg lalu, ada daerah-daerah provinsi yang diambil," jelasnya.
"Contohnya maluku yang mengambil dari Maluku Utara, NTB. Papua barat mengambil dari Papua. Gorontalo mengambil dari Sulut. Nah itu kita kembalikan," sambung Yuswandi.
Di pihak DPR, kata Yuswandi, Pansus meminta penambahan 19 anggota DPR tanpa adanya redistribusi. Dia menilai penambahan jumlah 19 kursi itu seharusnya dilakukan dengan meredistribusi kursi dari daerah kelebihan ke daerah yang kekurangan.
"Lalu DPR datang dengan simulasi yang 579. Nah 579 itu esensinya sebetulnya redistribusi ada yang ditambah ada yang dikurang. Tapi maunya yang dikurangi itu tidak terjadi, seperti sekarang," tegasnya.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rapat internal untuk membahas permintaan penambahan 19 kursi anggota DPR dari Pansus RUU Pemilu.
"Tapi Pemerintah posisinya dicek dulu ya belum putus ya," pungkasnya.
Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu menyepakati usulan 19 anggota DPR tanpa redistribusi. Pemerintah diminta melakukan rapat internal membahas kesepakatan pansus tersebut. Pasalnya, pemerintah tetap ingin penambahan 5 anggota DPR menjadi 565 kursi.
"Pansus DPR sepakat tambah 19, pemerintah internalisasi dulu menghitung. Penambahan 19 tanpa redistribusi. Dengan catatan, kalau tambah 5 dengan redistribusi, 10 dengan redistribusi, dan catatan NasDem tambah 10 tanpa redistribusi," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy.
Senada dengan Lukman, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan keputusan menambah 19 anggota DPR baru itu telah bulat tanpa catatan. Keputusan ini dengan mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk di dapil-dapil.
"DPR itu 19 bulat, tidak pakai catatan redistribusi dan realokasi. Kalau pemerintah tetap tawarkan 5 ya sudah, kita bicarakan lain kali lagi. Sudah ada pertimbangan dari pemerintah dengan pertambahan jumlah penduduk," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaGolkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR
Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KAI Tambah 344 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Cek Rutenya di Sini
KAI Tambah 344 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Cek Rutenya di Sini
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaNaik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca Selengkapnya