Dalam Pilpres, ASN harus tetap netral
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) meski punya hak pilih harus tetap netral. Ini sama dengan anggota TNI dan Polri. Meski bedanya, anggota TNI dan Polri belum dibolehkan punya hak pilih. Intinya, di pemilihan presiden, ASN mesti netral.
"Tetap sama dengan TNI dan Polri (netral)," kata Tjahjo saat diwawancarai para wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9).
Tidak lupa, Tjahjo juga mengingatkan agar para ASN jangan coba-coba ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara. Ada sanksi yang akan diberlakukan.
" Ya termasuk terlibat langsung, atau termasuk gunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo.
Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Tjahjo mengimbau masyarakat agar jangan segan melaporkan. Tentu harus disertai bukti kuat. Bukan rumor atau isu. Bila punya bukti, tinggal laporkan.
"Kalau memang ada bukti ada fotonya ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi," katanya.
Tjahjo sendiri melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di pilpres, tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi, karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah. Dan, ASN tergoda ikut berpolitik, karena kerapkali digoda dan diiming-imingi oleh para calon, jika menang bakal dapat kompensasi. Kompensasi bisa berupa posisi di birokrasi.
"Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas," kata Tjahjo.
(mdk/paw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak
Baca SelengkapnyaTHR dan Gaji ke-13 PNS, ASN, TNI hingga Polri tahun 2024 naik 8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPara prajurit diharuskan melawan bocah-bocah kecil yang tinggal di sekitar kampung asrama. Lantas bagaimana momen keseruan bermain layangannya?
Baca SelengkapnyaAksinya pun banjir sorotan hingga gelak tawa dari warganet.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan para prajurit TNI yang dinilai tidak diperhatikan.
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya