Cerita Hidayat Nur Wahid Soal Undangan Jokowi dan Sikap PKS Menolak Kompromi Politik

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku mendapat undangan dari pihak Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Undangan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Benar. Karena itu disampaikan ke saya langsung, dan itu disampaikan ke Pratikno, dan saya juga dengan Pak Sohibul ditelepon oleh pejabat Istana lain, dan ada juga kawan-kawan dari partai yang menyampaikan hal itu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Hidayat tidak mengetahui persis maksud undangan dari Istana untuk Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Apakah sekadar silaturahmi atau kompromi politik. PKS sudah memutuskan sikap politiknya.

"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi," ungkapnya.

Kepada Pratikno, Hidayat menegaskan sikap politik PKS menolak kompromi politik. Dia mengingatkan perlu ada keseimbangan dalam demokrasi Indonesia.

"Saya juga bilang kepada Pak Pratikno 'Mas, prof, apa kata dunia kalau semuanya masuk dalam kabinet? Demokrasi indonesia bagaimana bentuknya? Jadi kami ingin menyelamatkan marwah demokrasi, kami ingin menghadirkan demokrasi yang rasional, yaitu ada check and balance," ucapnya.

Dia membeberkan alasan PKS tetap berada di barisan oposisi. Selain faktor rasional politik, sikap untuk menjadi oposisi juga untuk menghargai konstituen PKS.

"Mereka yang memilih PKS dan memposisikan kami pada posisi sekarang ini. Kami harus mempertimbangkan mereka. Dan mereka mayoritas mutlak menginginkan PKS berada di luar kabinet. Jadi atas dasar itulah kami mengambil sikap ini," tegasnya.