Cak Imin Minta Maaf, Akui 27 Tahun PKB Masih Omong Kosong Belum Mampu Sejahterakan Petani

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh petani Indonesia pada peringatan Hari Tani Nasional 2025.

Ia mengakui, di usia PKB yang ke-27 tahun, partainya belum berhasil mewujudkan kesejahteraan nyata bagi kalangan petani.

“Omong kosong kita menghasilkan kesejahteraan buat petani. Karena itu, terimalah permohonan maaf PKB di Hari Tani ini,” ujar Cak Imin di Hari Tani Nasional 2025 dan Harlah ke-11 Gerbang Tani, Selasa (24/9).

Menurutnya, momentum Hari Tani harus menjadi pengingat bagi seluruh pengurus, legislator, kepala daerah, hingga menteri dari PKB agar benar-benar memperjuangkan nasib petani.

“Moga-moga permohonan maaf ini sekaligus mengingatkan seluruh pengurus, seluruh legislator, seluruh menteri, seluruh bupati, seluruh gubernur dari PKB setelah minta maaf, tobat akan memperjuangkan nasib petani dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Kader PKB Anak Petani

Cak Imin menekankan, sebagian besar kader PKB berasal dari keluarga petani. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang lahir dari keluarga buruh tani.

“Pada dasarnya semua orang PKB yang berhasil adalah anak-anak petani semuanya. Hampir semuanya. Kecuali Pak Alwi Shihab, anak Kiai. Kalau saya anaknya buruh tani,” ungkapnya.

Namun, ia menilai bahwa latar belakang itu seringkali membuat para kader lupa terhadap akar perjuangan partai.

“Kita semua kadang tidak sadar dan lupa bahwa kita ini anak-anak petani yang belum menghasilkan secercah harapan yang nyata,” tambahnya.

Desak Alokasi APBN 5 Persen untuk Petani

Cak Imin juga mengkritisi peran PKB di parlemen dan eksekutif yang dinilainya masih belum mampu menentukan arah kebijakan anggaran bagi petani. Ia menyebut, selama ini PKB lebih sering menjadi “penonton” dalam pembahasan anggaran pertanian.

“Penganggaran saya yakin Pak Cucun, Pak Jazil, siapa lagi wakil-wakil Banggar kita masih hanya menjadi penonton, belum menentukan anggaran yang terbaik,” katanya.

Sebagai langkah nyata, ia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan minimal 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pertanian.

Dana tersebut, lanjutnya, penting untuk membangun infrastruktur pendukung yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh petani.

“Kita ingin minimal pertobatannya adalah APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, infrastruktur apapun menyangkut pertanian,” ungkap dia.