BPN Soal Banyak PNS Dukung Prabowo: Mayoritas Kecewa Tak Bisa Bekerja Profesional
Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menanggapi hasil survei Charta Politika soal banyak pegawai negeri sipil (PNS) lebih mendukung pasangan nomor urut 02. Juru Bicara BPN menyebut banyak PNS merasa putus asa karena tidak bisa bekerja sesuai dengan profesionalisme dan idealismenya.
"Saya rasa itu kondisi objektif dari ASN yang setiap hari bekerja. Mayoritas putus asa tidak dapat bekerja sesusi dengan profesionalisme dan idealismenya," kata Fadlo saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/2).
Faldo menilai banyak PNS merasakan intervensi pemerintah. "Apalagi, banyak kepala daerah mendeklarasikan dukungan pada petahana, dugaan adanya intervensi terhadap mereka sangat masuk akal," ungkapnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut tindakan intervensi sangat mengganggu PNS. Dia berpesan agar pemerintah bisa lebih menghargai pilihan dan netralitas PNS.
"Mobilisasi yang berpotensi dilakukan untuk memilih petahana itu bisa mengganggu pride mereka sebagai abdi negara. Cara menghargai birokrat ya dengan hormati netralitasnya," ujarnya.
Selain itu, tambahnya, ASN juga sudah tidak bisa diberikan iming-iming insentif jelang pemilu. Sebab PNS sudah mengetahui besaran insentif dan gaji yang mereka terima selama bekerja di pemerintahan.
"Mereka paling tahu berapa kenaikan yang mereka terima saat ini dan dulu. Sekarang, kenaikan gaji paling sedikit persentasenya," ucapnya.
"Kalau kita nanti bisa naikan produktivitas kita, sedot lapangan kerja, naikan tax ratio, gaji ASN kenaikannya bisa jauh di atas yang sekarang," tandasnya.
Diketahui, teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019, memunculkan polemik sikap politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada calon presiden tertentu. Lembaga Survei Charta Politika pernah merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019.
Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo - Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.
Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi - Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo - Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.
Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2000 responden. Yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode survei acak bertingkat / multistage random sampling dengan margin of error 2,91%. Tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaDeklarasi Dukungan Terus Terjadi, TKN Nilai Prabowo Dianggap Paling Tepat Lanjutkan Jokowi
Pihaknya mengajak seluruh pendukung Prabowo-Gibran untuk merapatkan barisan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaTKN: Dukungan Semakin Terbuka dari Paslon Lain, Tanda Alam Prabowo Pimpin Indonesia
Dominggus melanjutkan, Prabowo-Gibran memiliki program agar nelayan bisa berdikari serta kekayaan laut bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk para nelayan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ajak untuk Mengakui Keberhasilan Bangsa Sendiri: Jangan Cari dan Ungkit Hal Negatif
Prabowo menuturkan, Indonesia dalam keadaan yang sangat memungkinkan untuk bangkit menjadi negara hebat.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPrabowo Puji Jasa Pemimpin Terdahulu: Jangan jadi Malin Kundang, Kebaikan Dibalas Pengkhianatan
Prabowo mengingatkan untuk mengakui keberhasilan kinerja para pemimpin terdahulu.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya