PDIP

Serangan dimulai dari Politikus PDIP Junimart Girsang. Dia meminta AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik.

"Pertama kalau ada statment yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik silahkan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku jika di daerah pemilihan (Dapil) dirinya di Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya.

"Saya misalnya dapil Sumatera Utara hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja pak, itu dibawah loh grassroot walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," ungkapnya.

"Itulah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi," imbuh Junimart.

PPP

Wakil Ketua PPP Arsul Sani ikut sentil AHY. Arsul menilai, terlalu prematur AHY untuk mengkritisi program pemerintahan yang sedang berjalan.

"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur baik terkait program sebagai pilihan kebijakan maupun keberhasilannya," kata Arsul.

"Mengapa prematur? Karena Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya," tambahnya.

Dia pun menilai seharusnya, AHY mengkritik program-program yang telah dijalankan di masa pemerintahan sebelumnya. Seperti pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono.

Sebab, Arsul menyebut banyak program pembangunan yang gagal dan bahkan menimbulkan kasus korupsi, seperti Pembangunam Hambalang dan Kasus Bank Century.

"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait dengqn pusat olahraga terpadu yamg dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan Bank Century," ujarnya.

"Sebagai pilihan kebijakan dan program yamg gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang, kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak," tambah Wakil Ketua MPR RI itu.

Menurutnya, program yang dinilai tak bermanfaat bagi masyarakat kecil adalah pelepasan kawasan hutan yang dilakukan hampir selamat 10 tahun pemerintahan SBY.

"Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grasa-grusunya. Kemudian juga kebijakan "de-forestisasi" atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," imbuhnya.

Golkar

Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai program pemerintahan Presiden Jokowi sudah dipikirkan secara matang. Menurutnya, banyak program yang berdampak baik bagi masyarakat kecil atau wong cilik.

"Tidak ada kebijakan yang dibuat oleh presiden atau pemerintahan Jokowi yang dilakukan secara grasak-grusuk semua kebijakan-kebijakan presiden pasti melalui proses kajian dan visibilitas studi yang jelas," kata Ace, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/3).

"Misalnya, membuat tol trans Jawa itu kan sudah direncanakan sejak dahulu-dahulu kala. Soal pemindahan Ibu kota, itu kan sesungguhnya sudah direncanakan zaman Soekarno," sambungnya.

Dia menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintah telah melalui proses kajian dan bahkan presiden Jokowi yang berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang telah direncanakan sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Dan saya kira kalau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang dinilai oleh masyarakat justru masyarakat sangat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi," tuturnya.

Bahkan, lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi terutama di bidang ekonomi menunjukkan kepuasan yang luar biasa gitu. Jadi, menurutnya tuduhan AHY sangat tidak berdasar.

"Silakan saja mengkritik terhadap kebijakan tetapi yang harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com [rnd]

Baca juga:
Sidang Sistem Pemilu di MK, Demokrat Merasa jadi Korban Pileg dan Pilpres Serentak
Bela Jokowi, PPP Sentil AHY: Harusnya Kritik SBY Seperti Hambalang dan Century
Demokrat Tanggapi Duet Prabowo-Ganjar: Siapa yang Usung?
AHY Singgung Utang Negara, Politikus PDIP: Zaman Jokowi Bangunan Mangkrak Hidup Lagi
Bahas Strategi Menangkan Anies Baswedan, Demokrat Jateng Segera Gelar Rakerda