Bansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu
Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
bansos
Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
Bansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu
Viral foto beras berlogo Bulog yang biasa dibagikan untuk bantuan sosial (bansos) ditempelkan stiker pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di media sosial.
- DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
- Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
- Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
- Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun
- Konflik TNI AL dan Brimob di Sorong Selesai, Kasal: Prajurit Jalasena Harus Berjiwa Ksatria
- FOTO: Penampakan Bingkai Foto Presiden dan Wapres Bergambar Prabowo-Gibran Bertebaran di Pasaran Setelah MK Resmi Menolak Gugatan Pilpres
Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, bansos bukan milik salah satu paslon saja. Sebab, bansos merupakan program pemerintah.
"Jadi anggarannya itu ada pada APBN dan seyogyanya itu menjadi program yang menjadi milik pemerintah. Nah tidak menjadi milik salah satu paslon," kata Todung, saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (25/1).
Dia mengungkapkan, jika bansos tersebut dibagikan dengan logo salah satu paslon hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan.
"Ya itu satu penyimpangan karena bansos itu bukan milik satu paslon gitu. Bansos itu milik semua paslon kalau mau dikatakan demikian," ujar dia.
Todung pun memyampaikan pihaknya akan membuat laporan ke Bawaslu perihal foto tersebut.
"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencandangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," imbuhnya.
