Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menegaskan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memberikan usulan revisi Undang-Undang (UU) KPK dalam rekomendasi hasil temuan pansus. Sebab, DPR tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan revisi.

"Saya jamin tidak ada usulan atau rekomendasi untuk perubahan UU KPK. Karena waktu juga mepet juga, kita waktu itu tinggal 18 bulan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Menurut dia, DPR kini tengah sibuk bersiap untuk menghadapi tahun politik yakni Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres di tahun 2019. "Disibukkan dengan pilkada, pileg, pilpres enggak ada waktu lagi Prolegnas banyak yang harus diselesaikan, jadi tidak menjadi skala prioritas untuk itu (revisi UU KPK) kecuali KPK yang minta sendiri untuk ubah UU nya," ujarnya.

Ia berharap pansus segera menyelesaikan rekomendasinya. Serta tidak lagi melakukan pemanggilan-pemanggilan berbagai pihak terkait kinerja KPK.

"Saya harap nanti pansus enggak ada panggilan-panggilan lagi. Yang ada hanya rapat-rapat untuk penyusunan rekomendasi dan kesimpulan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pansus Angket KPK sudah satu kali diperpanjang masa kerjanya pada masa sidang beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim masih perlu waktu menyelesaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk KPK.