Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Huda mengatakan, perubahan konstelasi peta Pilkada 2024 ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

Dasco menjelaskan yang memiliki kewenangan untuk mengatur PKPU adalah KPU.

Jokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Rapat Baleg itu disinyalir untuk menyiasati Putusan MK tersebut. Ada beberapa poin-poin Putusan MK yang coba disiasati DPR.

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

MK sebelumnya menegaskan, syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Titi menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak.

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

344 orang mengalami penangkapan dan penahanan semena-mena.

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Kondisi massa aksi yang ditahan di Polres Jakarta Barat dalam keadaan baik.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengakui, ada nama Kaesang dalam bursa cawagub Pilkada Jawa Tengah.

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

Menurut Mahfud, UU tersebut bisa saja memecah belah para Hakim MK saat ini.