Anies: Kita Kembalikan KPK jadi Institusi Bertaring dan Tidak dalam Kendali Pemerintah

Anies mengatakan KPK harus dikembalikan menjadi institusi yang benar-benar bertaring dalam pemberantasan korupsi.

Minggu, 05 Nov 2023 19:34:00 anies baswedan

Anies pernah meminta tolong kepada mantan Ketua KPK untuk membentuk KPK Ibu kota

Anies: Kita Kembalikan KPK jadi Institusi Bertaring dan Tidak dalam Kendali Pemerintah

Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan memenuhi undangan untuk memaparkan visi dan misi di Silaturahmi dan Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Four Point by Sheraton Hotel Makassar, Minggu (5/11). Dalam orasinya, Anies sempat menyinggung KPK.

Anies mengatakan KPK harus dikembalikan menjadi institusi yang benar-benar bertaring dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, Anies menyinggung KPK seharusnya tidak dalam kendali pemerintah.

"Bagaimana KPK itu dikembalikan menjadi institusi yang benar-benar bertaring dan tidak dalam kendali pemerintah. Karena dengan adanya KPK inilah maka sektor strategis bisa dicegah (korupsi)," ujarnya.

Dia pernah meminta tolong kepada mantan Ketua KPK untuk membentuk KPK Ibu kota saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies menjelaskan tugas KPK tersebut untuk melakukan pencegahan.

"Kami di Jakarta, minta tolong mantan KPK untuk jadi KPK ibu kota. Tugasnya apa? pencegahan, pencegahan, pencegahan. Karena kita tidak bisa lakukan penindakan," 

kata Anies.

merdeka.com

Sejak adanya KPK Ibu kota tersebut, banyak program yang diusulkan oleh birokrat tidak ada yang lolos review. Bahkan, banyak program yang dianggap tidak layak.

"Begitu ada pencegahan, banyak program yang diusulkan oleh birokrasi ketika di reviu oleh KPK ibukota ternyata tidak layak untuk dicalonkan. Karena ada pertanyaan mendasarnya, satu soal governance, dan kedua siapa dapat apa berapa besar dan di mana?," bebernya.

Anies mengaku pemerintah sering membuat program yang hanya untuk sekelompok orang saja, sementara kelompok lain ditinggalkan.

"Kita sering kali bikin program hanya memberikan kepada sekolompok orang dan sekelompok lain tertinggal terus menerus,"

papar dia. 

Tak hanya soal KPK, Anies menyinggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Anies mengaku ingin memgmbalikan peran Bulog di bidang pangan.

"Ini penting sekali untuk kita kembalikan agar bisa menjadi kepanjangan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jual beras petani. Ini kata kunci," 

tegasnya. 

Setelah itu, Anies menyinggung soal Komisi Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) yang dianggap masyarakat masih tidak bernyali. Anies mengaku seharusnya KPPU bukan menjadi penonton.

"KPPU harus betul-betul bergigi, bukan sekedar KPPU yang hanya menjadi penonton di samping," tuturnya.

Menurut Anies perlu sistem rekrutmen komisioner Agar institusi di Indonesia bertaji. Dia menegaskan jangan ada kompromi saat perekrutan komisioner.

"Kata kunci dari ini semua, jangan kompromi pada rekrutmen komisioner. Mulai dari KPU, KPPU, dan seluruh KPK. jangan kompromikan itu. Pilih mereka yang memiliki kompetensi, berintegritas, rekam jejak yang baik, setelah itu berikan kepada masyarakat untuk mengawasi," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan visi-misi soal arah Indonesia ke depan ketika dirinya terpilih sebagai Presiden RI Periode 2024-2029. Anies menyampaikan rasa terima kasih atas undangan dari pengurus ICMI.

"Kami sudah sampaikan bahwa pentingnya kita atas serius melakukan perubahan paradigma dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, menjadi pertumbuhan dan pemerataan," 

kata Anies.

Anies berkomitmen memberikan perhatian di tiap-tiap kawasan. Bukan hanya fokus pembangunan di Pulau Jawa, namun wilayah Indonesia Timur juga menjadi prioritasnya.

Baginya, Indonesia merupakan negara kepulauan dan setiap daerah tentu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda.

"Di tiap-tiap kawasan memiliki prioritas yang berbeda-beda. Dan itu, kami seriusi. Kalau teman-teman liat visi dan misi, itu dibagi menjadi visi-misi berdasarkan bidang dan berdasarkan wilayah," kata Anies.

Dia menyebut Pulau Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Kepulauan Nusa Nusantara prioritasnya berbeda-beda.

"Pembangunan yang kita lakukan nantinya sesuai kebutuhan yang ada di lapangan," pungkasnya.