Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyoroti polemik relawan Presiden Joko Widodo yang menempati kursi BUMN. Kritik datang dari non pendukung Jokowi seperti Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu dan Jansen Sitindaon.

Menurutnya, penempatan mantan relawan dalam jabatan di BUMN bukan balas budi, tetapi hal yang diperlukan untuk memastikan program, ide dan target Presiden terjaga dan berjalan baik.

Dia menilai hal itu sama dengan apa yang dilakukan Prabowo yang membawa gerbongnya ke Kementerian Pertahanan.

"Ya kira-kira mirip seperti Prabowo yang mengangkat beberapa orang pendukungnya, bahkan yang dulu bagian dari Tim Mawar untuk membantunya dalam Kementerian Pertahanan. Pelibatan pendukung Prabowo di kementerian itu tentu dengan harapan program, ide dan target Prabowo sebagai menteri dapat berjalan dan tercapai," ujar Adian dalam keterangannya, Minggu (8/10).

Adian menuturkan, jika Fadli Zon dkk mengkritik penempatan eks relawan ke dalam BUMN seharusnya objektif dan fair jika mengkritik Prabowo. Dia mengatakan, jika tidak berani seharusnya tidak perlu berisik mengkritik relawan Jokowi mengisi posisi BUMN.

"Kalau Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu mengkritik penempatan Relawan Jokowi di BUMN maka agar kritik itu objektif dan fair saya rasa perlu juga mereka mengkritik Prabowo yang juga membawa 'gerbong' ke kementerian pertahanan. Tapi kalau mereka tidak berani mengkritik Prabowo, ya baiknya tidak usah berisik juga terhadap keinginan relawan Jokowi untuk mengisi posisi di BUMN," kata anggota DPR ini.

Adian menilai bukan hal yang salah pendukung Jokowi meminta posisi di BUMN. Menurutnya, hal itu sebagai keharusan untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi.

"Sederhana saja, dari Kabinet hingga BUMN memang harus diisi oleh mereka yang bersetuju pada program dan ide-ide Presiden tentunya tetap dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti profesionalitas. Lucu saja jika mereka yang tidak bersetuju pada program dan ide Presiden justru diberi kepercayaan memimpin BUMN dengan aset ratusan miliar hingga bertriliun rupiah tapi yang mendukung justru seolah olah tabu untuk masuk BUMN," jelasnya.