Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Yusril tawarkan tiga formula rekonsiliasi Rizieq dengan pemerintah

Yusril tawarkan tiga formula rekonsiliasi Rizieq dengan pemerintah Yusril. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Bahkan dia telah menawarkan tiga formula perdamaian kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Yusril mengatakan tiga formula tersebut adalah penerbitan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan, deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan abolisi atau penghapusan tuntutan pidana dari kepala negara.

"Saya berpendapat bahwa sebenarnya abolisi merupakan cara yang paling baik dilakukan dan ini tidak mempermalukan segala pihak. Artinya polisi sudah melakukan tugasnya melakukan langkah preventif, kalau SP3 berarti polisi salah tangkap karena alat bukti tidak cukup," katanya di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/6).

Dia mengungkapkan, ada tahapan sebelum rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi terealisasi. Terlebih, bilamana pihak Kepolisian yakin memiliki alat bukti dalam kasus chat pornografi.

"Tapi kalau abolisi polisi berkeyakinan alat bukti cukup tapi presiden punya kebesaran jiwa tidak melakukan penuntutan terhadap mereka malah keluarkan abolisi. Dengan abolisi ini kemudian disusul dengan rekonsiliasi, jadi tahapan tidak sekaligus rekonsiliasi," jelasnya.

Yusril menyarankan pada pemerintah agar mengambil langkah abolisi kemudian melakukan rekonsiliasi. Tujuannya agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan ekonomi dan persoalan beban politik bisa dikurangi pemerintah.

"Tapi kalau pemerintah tidak bersedia melakukan itu bagi saya tidak ada masalah, saya kan berada di tengah-tengah. Anda tahu saya tidak ikut aksi damai di mana pun juga, saya tidak berada di posisi pemerintah saya berada di tengah-tengah," ujarnya.

"Saya hanya memikirkan bansa dan negara kita jangan terus mengalami keterpurukan, maka itu lakukan langkah rekonsiliasi. Kalau pemerintah tidak mau kan bukan tanggung jawab saya kalau terjadi apa apa di kemudian hari," tutup politisi PBB ini.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan

Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Begini Isi Surat Edaran Sri Mulyani Blokir Belanja Pemerintah Senilai Rp50,1 Triliun

Terungkap, Begini Isi Surat Edaran Sri Mulyani Blokir Belanja Pemerintah Senilai Rp50,1 Triliun

kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.

Baca Selengkapnya
Tutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun

Tutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun

Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan

Baca Selengkapnya
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN

Strategi Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN

Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Baca Selengkapnya