WWF Indonesia: Banjir di Sumatra Merupakan Akumulasi Kebijakan Kemenhut Selama Bertahun-tahun

Pemerintah sering menggunakan istilah krisis iklim sebagai pemicu utama untuk menghindari tanggung jawab atas kebijakan yang tidak mampu ditegakkan.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait rentetan bencana di Sumatera, menyoroti kerusakan lingkungan dan pentingnya keadilan ekologis.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum tegas untuk mafia hutan pasca bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera, menandai perang terhadap perusak lingkungan demi masa depan.

Wakil Gubernur Banten menegaskan Tambang Ilegal dan Illegal Logging adalah kejahatan berat yang merusak lingkungan serta menciptakan ketimpangan sosial, mendorong mitigasi bencana.

Pakar lingkungan UI dan anggota DPR RI menegaskan bahwa Tanggung Jawab Kerusakan Lingkungan akibat bencana hidrometeorologi adalah masalah jangka panjang yang melibatkan lintas pemerintahan dan masyarakat.

Peringatan Hari Tanah Sedunia 2025 menjadi momentum krusial untuk mendesak Penataan Ruang Berbasis Ilmu Tanah demi mencegah bencana hidrometeorologi dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Gelondongan kayu yang terseret arus, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), hingga hilangnya kawasan penyangga alam memperlihatkan bahwa tekanan.

Banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak hanya disebabkan oleh siklon tropis, tetapi juga oleh faktor lain.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti serangkaian bencana di Sumatera sebagai alarm nyata **krisis iklim** dan lingkungan, mendesak penegakan hukum tegas terhadap perusak lingkungan.

Kepala BP BUMN meminta Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar mengusut tuntas pembalakan liar pemicu banjir dan longsor, karena bencana hidrometeorologi bukan hanya faktor alam.

Menteri Kehutanan menyoroti banjir dan longsor di Sumatra sebagai momentum perbaikan manajemen hutan. Evaluasi kebijakan dan penguatan hak masyarakat adat jadi fokus utama.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mendesak pemerintah segera melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pascabencana banjir serta longsor yang melanda Aceh, menegaskan bahwa ini adalah bencana ekologis akibat kebijakan abai.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

Luas Karhutla Sumsel pada periode Januari-April 2026 tercatat mencapai 182,54 hektare, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 dan 2025, memicu kekhawatiran menjelang musim kemarau.

Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi telah menetapkan dua tersangka pembalakan liar di Taman Wisata Alam Mangolo, Kolaka, mengamankan puluhan batang kayu dan alat berat, menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Indonesia terus memperkuat perannya sebagai pemasok utama Produk Kehutanan Berkelanjutan di pasar global, didukung sistem legalitas SVLK+ yang diakui dunia dan membuka peluang ekspor ke AS.

PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu Unit PLTA Tes Lebong bersama BPDAS Ketahun sosialisasikan program PLN Bengkulu Rehabilitasi Hutan seluas 180 hektare demi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan menegaskan keberadaan Taman Nasional Meratus di Pegunungan Meratus membawa beragam manfaat. Ini termasuk perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, hingga peluang ekonomi bagi masyarakat adat setempat.

Indonesia serius melindungi ekosistem habitat gajah yang terus menyusut. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres untuk menyelamatkan populasi gajah Sumatera dan Kalimantan.