Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi siaran televisi dan radio dalam memberikan tayangannya kepada masyarakat. Wiranto ingin tayangan media eletronik itu menjaga persatuan bangsa.

"Saya pesankan teman-teman KPI mampu untuk menjaga agar atmosfer keinginan untuk merawat persatuan ini tetap terjaga dengan baik," kata Wiranto saat menjadi pembicara di acara seminar KPI di Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Menurut Wiranto, penyiaran di televisi maupun radio mempunyai peran penting dalam membangun opini publik. Untuk itu, kata Wiranto, diperlukan pengawasan untuk mengatur dan membangun satu penyiaran yang sehat setiap tayangan tersebut.

"Pada saat kita memerlukan satu usaha untuk merawat persatuan san kesatuan bangsa, merawat kerukunan nasional, merawat kebersamaan maka salah satu tugas bagian penting dari KPI adalah bagaimana agar siaran-siaran ini mengarah kepada membangun opini untuk bersatu," kata Wiranto.

Wiranto menambahkan, Indonesia yang memiliki suku beragam dan kepulauan dan budaya banyak merupakan satu kekuatan jika dapat dijaga dengan baik. Namun keberagaman itu dapat menjadi perlawanan jika tak bisa dipelihara dengan baik lewat tayangan-tayangan di media.

"Kita tahu negeri kita ini kan sangat beragam, suku bangsa sangat beragam pulaunya banyak, budayanya banyak itu di satu sisi merupakan kekuatan kalau kita Bersatu. Di sisi lain merupakan perlawanan kalau kita enggak bisa memelihara dengan baik," ujar dia.

KPI Memberikan Informasi Sejarah Demokrasi yang Baik

Sementara Komisioner KPI, Yuliandre Darwis mengatakan, fokus dalam rapat pimpinan tahun 2018, menguatkan kebijakan salah satunya adalah dengan gugus tugas Pemilu yang di inisiasi KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers. Dia mengharapkan dalam rapat ini didapat kesepakatan antara seluruh industri penyiaran terkait aturan regulasi yang selama ini bias.

Kemudian, lanjut Yuliandre, KPI bakala mengawasi pemberitaan mengenai Pemilu 2019. KPI berharap ke depan masyarakat bukan lagi memilah informasi tetapi memilah media.

"Ini taruhan kita bersama bagaimana kita menjaga tatanan demokrasi ini bahwa Indonesia akan membuat sejarah baru dalam pemberitaan dan informasi yang baik dan benar, itu sebenarnya adalah kick off rapim termasuk KPI daerah yang menggawangi di daerah, itu spiritnya," kata dia.