Wapres Minta 10 Juta Sertifikasi Halal Bagi UMK Direalisasikan

Selasa, 14 Juni 2022 18:48 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Wapres Minta 10 Juta Sertifikasi Halal Bagi UMK Direalisasikan Wapres Maruf di Kongres Halal Internasional 2022. ©2022 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta target 10 juta sertifikasi halal bagi skala usaha mikro kecil (UMK) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) segera direalisasikan. Tujuannya agar banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global.

"Saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global, ini penting," kata Ma'ruf dalam acara pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Novotel Bangka Belitung, Selasa (14/6).

Dia menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah telah diluncurkan untuk pengembangan sektor keuangan syariah, industri produk halal, pengelolaan dana sosial syariah, serta perluasan usaha syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) semakin membuktikan bahwa kehadiran negara dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada umat Islam.

"Terkait jaminan kehalalan melalui sertifikasi halal, peran penting dan kontribusi Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak dapat dielakkan," jelasnya.

"Berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal, MUI memiliki peranan strategis dalam proses penerbitan sertifikat halal yaitu dengan menetapkan fatwa fatwa halal," sambung Ma’ruf.

Dia meminta di bawah payung Undang-undang JPH, kerja sama BPJPH-LPH dan MUI serta pemangku kepentingan lainnya harus di dorong guna mempercepat program sertifikasi halal.

"Upaya ini harus diikuti dengan pembangunan ekosistem halal, yaitu pengembangan kawasan industri halal, pencatatan kodifikasi produk halal, pengembangan berbagai program pendukung lainnya," tuturnya.

Ma’ruf meyakini kontribusi sektor halal terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional akan terus meningkat. Harapannya, bisa mencapai 30 persen dalam waktu lima tahun ke depan.

"Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal, sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI," pungkasnya. [fik]

Baca juga:
Wapres Ma'ruf Amin soal Reshuffle Kabinet: Tunggu Saja Presiden
Ma'ruf Amin: Saya Ini Santri Tetapi Bisa Jadi Wakil Presiden
Terbang ke Bangka Belitung, Wapres akan Buka Kongres Halal Internasional 2022
Wapres Bertemu Menlu Bosnia: Perlu Diperkuat Kerja Sama yang Konkret
Wapres Maruf Amin Hadiri Silaturahmi Kerja Nasional IAEI
IAEI Diminta Manfaatkan G20 Tawarkan Ekonomi Syariah Jadi Solusi Pemulihan Global
Wapres: Aliran Khawarij Berbahaya Sekali, Kelompok Radikalis yang Harus Diwaspadai

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini