Wapres Ma'ruf Sebut Pemerintah Awasi Penjualan dan Penimbunan Masker
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa pemerintah mengawasi ketat soal harga penjualan masker yang mahal. Pemerintah sudah memerintahkan polisi menyisir penimbunan masker.
"Saya kira presiden sudah memerintahkan kepolisian untuk jangan sampai ada penimbunan, penjualan yang berlebihan, tidak wajar. Itu saya kira akan ada pengawasan yang ketat tentang masker ini," kata Wapres di kantornya, Jakarta, Rabu (4/3).
"Dan sekarang Polri sudah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kemungkinan orang yang memanfaatkan untuk menimbun masker supaya harganya mahal," sambungnya.
Meski begitu, Wapres mengimbau kepada masyarakat yang sehat tidak perlu mengenakan masker. Dia ingin saran Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto didengar.
"Sebenarnya kalau yang sehat tidak perlu pakai masker. Sekarang ini kan semua pakai masker semua gitu ya, jadi saya kira ada seruan-seruan dari Menkes ya yang perlu untuk perhatian," ucapnya.
Ma'ruf menilai wajar bila para pengusaha mengambil keuntungan menjual masker. Tidak menutup kemungkinan pemerintah mendorong produsen masker membuat lebih banyak.
"Pengusaha itu kan dia enggak usah disuruh, kalau dia sudah ada pasar, pasti dia (produksi). Tapi pemerintah juga ya kalau memang kurang supaya mereka membuat memproduksi lebih banyak," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaPemprov Jabar Ingatkan Tempat Hiburan Malam Tak buat Gaduh Selama Ramadan, Polisi Gencar Patroli Awasi Balap Liar
Kegiatan SOTR kerap disertai dengan iring-iringan kendaraan bermotor pada malam hari jelang subuh
Baca SelengkapnyaPastikan Bukan 'Ban Serep', Ganjar Ungkap Tugas Mahfud Jika Jadi Wapres
Ganjar dan Mahfud sejak awal sudah membahas skala prioritas dari tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHarapan Pekerja Tembakau ke Presiden Terpilih: Jangan Kecilkan Hati 230.000 Tenaga Kerja
Ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres, diharapkan memiliki tekad dan komitmen untuk tidak mengecilkan hati serta nasib para pekerja di IHT.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Rambut Pelaku Mutilasi Keponakan Dijambak Warga, Suasana Gaduh Polisi Langsung Bereaksi
Motif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Ingatkan Bahaya Sebar Hoaks Pemilu: Hidup Sudah Susah, Fitnah Orang Ditangkap Polisi
Dia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca Selengkapnya