Wamenlu Ungkap Bantuan Indonesia buat Gaza USD 36 Juta dan 1200 Ton Pangan: Utang Sejarah yang Belum Lunas

Wakil Menteri Luar Negeri, Muhammad Anis Matta, menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina bersumber dari tiga mandat Utama yakni; konstitusi, agama, dan kemanusiaan. Anis Matta juga mengungkapkan bantuan kemanusian Indonesia untuk Gaza, Palestina, mencapai USD 36 juta dan 1.200 ton pangan.

Anis menjelaskan dukungan Indonesia ke Palestina merupakan amanat dari konstitusi. Anis juga menyebut dukungan terhadap Palestina merupakan kewajiban agama dan juga kemanusiaan.

"Tapi secara khusus, ini adalah utang sejarah yang belum lunas sejak Presiden Soekarno dulu mengadakan konferensi Asia-Afrika yang datang dengan narasi tunggal melawan imperialisme dan mendorong, mendukung proses kemerdekaan semua bangsa-bangsa yang terlibat dalam waktu itu dan sampai sekarang tinggal satu negara yang belum merdeka yang merupakan utang sejarah yang harus kita cicil yaitu Palestina," bebernya dalam acara Seminar Internasional UIN Alauddin, Makassar, Senin (17/11/2025).

Bantuan RI ke Palestina

Anis mengungkapkan bantuan Indonesia ke Palestina sejak Presiden Soekarno hingga Prabowo Subianto dalam dukungan politik. Meski demikian, Anis mengaku bantuan moral dan kemanusiaan terus mengalir.

"Khusus untuk bantuan kemanusiaan ini beberapa waktu yang lalu, bulan September, Alhamdulillah pemerintah sudah mengirimkan lagi bantuan dalam bentuk cash sebesar USD 12 juta untuk membangun dapur umum di Gaza," ungkapnya.

Sebelumnya, Indonesia juga telah menyalurkan bantuan kemanusian ke Gaza, Palestina sebesar USD 24 juta. Tak hanya itu, bantuan dari warga dan NGO juga mencapai 1.200 ton bahan makanan.

"Total bantuan yang sudah diberikan Indonesia mencapai USD 36 juta serta pengiriman 1.200 ton bantuan kemanusiaan melalui jalur udara," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Pertama Kalinya RI Siap Terlibat Langsung dengan Pasukan Perdamaian

Anis Matta juga mengungkapkan adanya inisiatif baru Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian di bawah mandat PBB.

"Inilah yang membedakan pemerintahan Presiden Prabowo. Ini pertama kalinya Indonesia menyatakan kesiapan terlibat langsung melalui pasukan perdamaian," tegasnya.

Anis memastikan bahwa hasil forum akademik ini akan dirangkum sebagai policy input bagi kementerian dan lembaga terkait.

"Krisis Gaza bukan lagi isu Palestina semata. Ia sudah menjadi ujian bagi hukum internasional dan tatanan global," ujarnya.