Wamen Viva Yoga Ungkap Empat Pesan Prabowo dalam Program Transmigrasi, Dari Jaga NKRI hingga Tercipta Pusat Ekonomi

Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya mengembangkan kawasan transmigrasi di Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo dalam program ini.

"Yang pertama untuk meneguhkan dan menjaga NKRI," kata Viva saat mengunjungi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Bukit Aren, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Rabu (8/4).

Menurut Viva, dengan perpindahan penduduk dari padat ke longgar ini terjadi proses asimilasi dan akulturasi, termasuk melalui pernikahan.

Viva mengatakan, semua penduduk itu disatukan karena ada program transmigrasi, sehingga bisa mempererat nilai kebangsaan dan menjaga keutuhan NKRI.

Amanat kedua, kata Viva, transmigrasi dalam memberantas kemiskinan. Dia menilai, program transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Dengan begitu, negara hadir untuk mengubah nasib warga negaranya.

"Negara hadir untuk bisa merubah nasib bapak-ibu semuanya di kawasan yang baru, kawasan penuh harapan," kata Viva.

Selanjutnya, Viva mengatakan bahwa sebagian besar kawasan transmigrasi merupakan sentra produksi beras. Hal ini senada dengan visi dari Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan swasembada pangan.

"Beberapa bulan yang lalu, Pak Gubernur, kami beserta rombongan datang di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, di kawasan transmigrasi Telang. Di situ kawasan transmigrasinya pasang surut, ada gambut, tapi kemudian menjadi produksi beras nasional nomor satu se-Indonesia, mendapatkan penghargaan dari Presiden," jelas Viva.

Dia menegaskan, Kabupaten Banyuasin membuktikan bahwa kawasan transmigrasi itu dapat diolah dalam bentuk dan dalam kondisi iklim apa pun. Baginya yang terpenting adalah bekerja keras dan berusaha.

Terakhir, Viva mengatakan bahwa kawasan transmigrasi dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dia membeberkan, program transmigrasi ini sudah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan, dari era Presiden Soekarno hingga Prabowo.

Viva mengatakan saat ini juga ada sekitar 60 proposal dari pmerintah daerah yang ingin daerahnya dijadikan kawasan transmigrasi.

"Karena apa? Ternyata di beberapa kabupaten di luar Jawa dan Bali masih ada beberapa lokus, titik-titik daerah yang teralienasi, yang tidak ada manusianya," kata dia.

Oleh sebab itu, dengan adanya program transmigrasi, lokal maupun karyawisata itu akan ditempati orang, yang diharapkan dapat melakukan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga akan terus bertumbuh.

Dalam kesempatan tersebut, Viva menegaskan, program transmigrasi yang dijalankan saat ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Transmigrasi mengembangkan berbagai program pemberdayaan rakyat, seperti peningkatan fasilitas umum, renovasi sekolah, pembangunan infrastruktur jalan non-status yang tidak dibangun kementerian lain, hingga irigasi pertanian.

"Intinya bahwa Kementerian Transmigrasi hadir di sini untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bukan hanya masyarakat trans tapi juga warga setempat yang ada di kawasan transmigrasi, karena tanggung jawab dari Kementerian Transmigrasi," ujar Viva.

Dalam tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebeaar Rp9,5 miliar untuk mengembangkan program transmigrasi di kawasan Gorontalo.