Wagub NTB Perkenalkan Konsep Keadilan Bencana untuk Penanggulangan yang Inklusif

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri memperkenalkan sebuah konsep inovatif bernama "keadilan bencana". Konsep ini menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di seluruh wilayah NTB. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan sistem penanganan bencana yang lebih adil dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Umi Dinda, sapaan akrab Wagub NTB, menjelaskan bahwa keadilan bencana berfokus pada dua pilar penting, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Kedua aspek ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap upaya penanggulangan bencana tidak hanya merata dalam penyaluran bantuan, tetapi juga inklusif dalam proses perencanaannya. Penerapan konsep ini menjadi krusial mengingat NTB memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi.

Penerapan konsep ini bertujuan untuk menanggulangi dampak bencana secara komprehensif, mulai dari penyediaan bantuan hingga pemulihan ekonomi. Langkah ini juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok rentan, memastikan suara mereka didengar dalam setiap kebijakan. Dengan demikian, penanggulangan bencana di NTB diharapkan dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua warga.

Prinsip Keadilan Distributif dan Prosedural dalam Penanggulangan Bencana

Konsep keadilan bencana yang diusung Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri menitikberatkan pada keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif berarti kehadiran negara harus nyata dalam penyediaan bantuan pasca-bencana, pembangunan kembali infrastruktur, serta pemulihan ekonomi secara merata. Hal ini memastikan tidak ada wilayah yang terabaikan dalam proses pemulihan, sehingga semua terdampak mendapatkan dukungan yang setara.

Sementara itu, keadilan prosedural menekankan pada pelibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan kebijakan. Kelompok-kelompok seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia harus dilibatkan secara aktif. Tujuannya adalah agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, relevan, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Pelibatan aktif ini bertujuan untuk memastikan perspektif dan kebutuhan unik dari setiap kelompok rentan terakomodasi. Dengan begitu, kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi partisipasi dari bawah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat secara keseluruhan.

Tingginya Kerentanan Bencana di NTB dan Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kondisi geografis Nusa Tenggara Barat menunjukkan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Data mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, terjadi 105 kejadian banjir, dan hingga April 2026, jumlahnya telah mencapai 60 kejadian. Fenomena cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi menjadi faktor utama yang memerlukan antisipasi dini dan perencanaan matang.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengonfirmasi bahwa dari 11 jenis potensi bencana nasional, tujuh di antaranya terdapat di NTB. Jenis-jenis bencana tersebut meliputi banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen jenis bencana nasional berpotensi terjadi di wilayah NTB.

Meskipun bencana tidak selalu bisa diprediksi, tingkat kerentanan yang dimiliki NTB menuntut perencanaan yang matang dan keberpihakan anggaran yang jelas. Hal ini menjadi tantangan sekaligus dasar untuk memperkuat perencanaan berbasis mitigasi risiko. Kesiapan logistik dan ketahanan pangan pasca-bencana juga menjadi fokus utama dalam menghadapi potensi ancaman ini.

Sinergi Lintas Sektor dan Optimalisasi Anggaran Mitigasi

Untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, Wagub NTB menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk meninggalkan ego sektoral. Instansi seperti BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, hingga Dinas Kesehatan harus memperkuat sinergi lintas sektor. Urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi erat antarlembaga.

Sinergi ini penting untuk memastikan kesiapan logistik, ketahanan pangan pasca-bencana, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap risiko iklim ekstrem. Indikator kemakmuran suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini menjadi dorongan bagi NTB untuk bertransformasi menjadi daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

Baiq Nelly Yuniarti juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran. Seringkali, perencanaan terlihat ideal, namun realisasi anggaran di lapangan belum optimal karena keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, perencanaan harus selaras dengan kemampuan keuangan daerah, memastikan program prioritas kebencanaan tidak terabaikan oleh belanja rutin.

Sumber: AntaraNews