Viral Wali Murid di Bekasi Mengadu Dedi Mulyadi Study Tour ke Bali Bayar Rp6 Juta, Ini Pembelaan Sekolah
Rekaman video itu kemudian diunggah di akun TikTok @KANG DEDI MULYADI pada hari itu juga.
Viral di media sosial seorang wali murid di Kabupaten Bekasi mengadukan kegiatan study tour sekolah tujuan Bali yang disebut menelan biaya Rp5 juta hingga Rp6 juta kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Wali murid itu mengadukan persoalan tersebut saat Dedi Mulyadi berkunjung ke salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4) kemarin. Rekaman video itu kemudian diunggah di akun TikTok @KANG DEDI MULYADI di hari yang sama.
"SMK Karya Pembaharuan, kami tetap melakukan perjalanan ke Bali pak, bagaimana dengan program bapak yang melarang study tour ke luar kota pak?" kata wali murid tersebut, dikutip merdeka.com, Jumat (25/4).
Keluhan wali murid itu kemudian direspon Dedi Mulyadi dengan menanyakan besaran biaya yang harus dibayar untuk ke Bali. Wali murid yang memakai baju berwarna merah marun itu menjawab iuran ke Bali sebesar Rp150.000 per bulan selama tiga tahun.
"Estimasi, selama tiga tahun kami diwajibkan membayar Rp150 ribu, selama tiga tahun iuran, jadi sama SPP-nya Rp300.000, kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya, total semuanya ke Bali itu kalau enggak salah estimasi Rp5 juta sampai Rp6 juta pak," kata wali murid yang merasa terbebani dengan iuran tersebut.
Direspons Dedi Mulyadi
Keluhan wali murid itu langsung ditanggapi Dedi Mulyadi dengan meminta agar SMK Karya Pembaharuan menghentikan rencana study tour ke Bali. Jika tidak, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
"Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali, kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan, ini keluhan dari orang tuanya," ungkapnya.
"Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan," lanjut Dedi.
Kepala Sekolah Karya Pembaharuan Kabupaten Bekasi, Ahmad Tetuko Taqiyudin mengatakan, kegiatan sekolah yang dipersoalkan wali murid bukan study tour, melainkan perpisahan murid SMK kelas 12. Kegiatan itu pun sudah direncanakan dan disepakati sejak penerimaan murid baru tahun ajaran 2022/2023.
"Ini yang perlu dilurusin bahwa Karya Pembaharuan sepanjang berdirinya sekolah tidak pernah ada study tour, tapi yang dilaksanakan adalah perpisahan pasca ujian nasional dan kelulusan siswa," katanya.
"Study tour ini bukan hal baru yang memang besok mau berangkat sekarang langsung dirumuskan, bukan, tapi tabungan siswa yang dari awal mereka masuk ke SMK Karya Pembaharuan, bentuknya tabungan," lanjut Ahmad.
Ahmad juga mengatakan, untuk total biaya perpisahan sekolah tujuan Bali bukan sebesar Rp5 juta hingga Rp6 juta per murid. Tapi sebesar Rp3,6 juta yang dicicil setiap bulan Rp100 ribu sejak murid kelas 10 atau kelas 1 SMK.
"Perpisahan yang disepakati untuk angkatan tahun ini dari mulai 2022/2023 semenjak mereka kelas 10 itu sebulannya Rp100.000 selama tiga tahun dengan total Rp3,6 juta, ini yang perlu diklarifikasi," katanya.
Pihak sekolah, lanjut Ahmad, sudah mendatangi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat di Kabupaten Bekasi untuk klarifikasi, agar informasi yang beredar jadi berimbang.
"Sudah (dipanggil KCD), Pak Gubernur atensi ke Kadisdik Jawa Barat melalui KCD, kami juga kooperatif, kami juga buat klarifikasi bahwa ini direncanakan tiga tahun ketika anak awal masuk di SMK Karya Pembaharuan, akhirnya KCD menerima informasi berimbang," ucapnya.
Meski sudah memberikan klarifikasi, pihak sekolah akan meniadakan kegiatan perpisahan sekolah ke luar kota. Sementara dana untuk ke Bali, akan dikembalikan ke wali murid saat penerimaan ijazah.
"Kita ketemu dulu dengan orang tua, pengembalian (dana ke Bali) setelah kelulusan sekaligus penerimaan ijazah, ada 179 (siswa kelas 12 yang akan perpisahan di tahun ini)," tandasnya.
