VIDEO: Fakta Kebakaran Rumah Hakim Medan, Hanya Kamar Utama Isi Dokumen Penting yang Ludes

Selain Fahrul, polisi juga turut menangkap tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini, yaitu Hamonangan Simamora, Hariman Sitanggang, dan Medy Mehamat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan Perlindungan Hakim Medan, Khamozaro Waruwu, pasca insiden kebakaran rumahnya yang signifikan.

Komisi Yudisial (KY) mendesak Kepolisian mengusut tuntas insiden kebakaran rumah hakim Khamozaro Waruwu di Medan yang terjadi pada 4 November 2025. Apa motif di baliknya?

Khamozaro merupakan hakim yang menangani kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

Martin berpendapat bahwa peristiwa itu tidak bisa dianggap remeh karena berkaitan erat dengan keamanan dan kemandirian lembaga peradilan.

Ikahi mengungkapkan bahwa teror telepon yang dialaminya mulai mengganggu sejak ia menangani kasus korupsi terkait proyek jalan di Dinas PUPR Sumut.

Mahkamah Agung telah menyerahkan penyelidikan kepada pihak berwenang guna mengungkap penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

Saat ini diketahui Hakim PN Medan Khamozaro Waruwu tengah menangani kasus korupsi proyek jalan dinas PUPR yang menyeret Topan Obaja Putra Ginting.

Ahmad menjelaskan, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran rumah dari majelis hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan tersebut.

Ruang Biro Hukum Kantor Gubernur Bali terbakar, Minggu (30/3). Diduga api berasal dari ruang sekretaris pribadi kabiro hukum.

Kapuslabfor Bareskrim Polri Brigjen Sudjarwoko mengatakan, telah mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa abu dan arang usai melakukan olah TKP.

Keempat pelaku yaitu Fahrul Azis, Hamonangan Simamora, Hariman Sitanggang, dan Medy Mehamat Amosta Barus.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi pekerja kreatif.

Perkiraan peristiwa terjadi sekira tanggal 21-22 Februari. Korban terkejut begitu tiba di rumah dalam kondisi sudah berantakan.

Apabila nanti hakim itu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sanksi akan ditingkatkan menjadi pemberhentian tidak hormat.

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

Beberapa orang yang terjaring OTT tersebut diantaranya yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita.

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.