Usut Dugaan Korupsi Bansos, Kejagung Periksa Ketua & Eks Anggota DPRD Sumsel

Selasa, 22 Oktober 2019 20:22 Reporter : Irwanto
Usut Dugaan Korupsi Bansos, Kejagung Periksa Ketua & Eks Anggota DPRD Sumsel Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kejaksaan Agung kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos APBD Sumsel 2013 senilai Rp2,1 triliun. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan dua tersangka yang telah menjalani hukuman.

Hari ini, penyidik Kejagung memanggil tiga anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014, yakni anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati dan Sakim dan Rosidi. Pemeriksaan digelar di kantor Kejati Sumsel, Selasa (22/10).

Usai diperiksa, Anita membenarkan dirinya dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung terkait dana hibah dan bansos 2013. Pada 2016, Anita juga dipanggil penyidik untuk pemeriksaan dalam kasus yang sama.

"Keterangan saya masih sama seperti pemeriksaan 2016 Oktober 2016," ungkap Anita.

Anita yang besok dijadwalkan akan dilantik menjadi Ketua DPRD Sumsel 2019-2024 itu mengatakan, saat dana itu bergulir dirinya merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel dan kapasitasnya sebagai anggota dewan mendapatkan dana aspirasi.

"Tadi ada 20 pertanyaan sekitar itu (hibah dan bansos 2013). Saya punya data lengkap, alhamdulillah saya bisa membuktikan semua," kata dia.

Mantan anggota DPRD Sumsel 2009-2014, Rosidi juga membenarkan dirinya salah satu saksi yang dipanggil Kejagung. Namun, dirinya enggan menjelaskan lebih detail terkait perannya dan materi pemeriksaan.

"Cuma tambahan pemeriksaan saja, soal dana hibah 2013," kata dia.

Sementara saksi lainnya, Sakim nampak tergesa-gesa keluar kantor Kejati Sumsel. Mantan anggota DPRD Sumsel periode yang sama itu membenarkan turut menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

"Iya, masih soal yang lama (dana hibah)," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan dua tersangka yaitu mantan Kepala BPKAD Sumsel dan mantan Kepala Kesbangpol Sumsel dalam kasus ini. Keduanya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang pada 2017.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, diantaranya anggota DPRD Sumsel. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Alex Noerdin yang saat itu menjabat Gubernur Sumsel.

Penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos Sumsel anggaran 2013. Pada awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran. [ray]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
  2. Palembang
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini