Usulan Musrenbang Jaksel Terkendala Kewenangan Sungai BBWSCC, Prioritas Pembangunan Mendesak

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengungkapkan adanya hambatan dalam realisasi usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota. Kendala utama berasal dari kewenangan sungai yang berada di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, menyatakan bahwa penanganan terkait sungai memerlukan rekomendasi teknis dari pihak BBWSCC.

Dalam Sidang Musrenbang Tingkat Kota, tercatat sebanyak 2.535 usulan telah dihimpun dari 571 RW di Jakarta Selatan. Usulan-usulan ini mencakup berbagai sektor krusial, mulai dari solusi kemacetan, penanganan banjir, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Masyarakat sangat berharap agar usulan tersebut dapat segera direalisasikan demi kemajuan wilayah.

Sebagian dari usulan tersebut direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun ini, sementara sebagian besar lainnya ditargetkan terealisasi pada tahun 2026. Prioritas pembangunan Jakarta Selatan selaras dengan visi misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, yang berfokus pada kesejahteraan warga.

Hambatan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Jakarta Selatan adalah masalah kewenangan pengelolaan sungai. Banyak usulan warga yang berkaitan dengan infrastruktur sungai memerlukan persetujuan dan rekomendasi teknis dari BBWSCC. Tanpa rekomendasi ini, penanganan oleh unsur terkait tidak dapat dilakukan secara optimal.

Wali Kota Muhammad Anwar menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan BBWSCC. Proses birokrasi yang melibatkan dua lembaga berbeda ini kerap menjadi tantangan dalam mempercepat realisasi program pembangunan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih efisien untuk mengatasi isu kewenangan.

Keterlibatan BBWSCC sebagai lembaga vertikal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran krusial. Keputusan teknis dari BBWSCC akan sangat menentukan langkah selanjutnya bagi Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam menindaklanjuti usulan warga. Oleh karena itu, percepatan proses rekomendasi teknis menjadi kunci.

Pelaksana Tugas Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Selatan, Hera Lidiawati, menjelaskan bahwa total 2.535 usulan telah terkumpul dari seluruh RW di Jakarta Selatan. Usulan-usulan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu usulan fisik sebanyak 84 persen dan usulan barang sebesar 16 persen. Proporsi usulan fisik yang tinggi menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur.

Setelah melalui proses validasi, sebanyak 304 usulan akan diakomodir pada tahun 2026, sedangkan 1.417 usulan lainnya diharapkan dapat direalisasikan pada tahun depan (2025). Namun, masih terdapat 376 usulan yang belum memenuhi kelayakan dan memerlukan verifikasi ulang. Proses validasi dan verifikasi ini penting untuk memastikan efektivitas anggaran dan relevansi program.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan berkomitmen untuk mengawal setiap usulan warga. Hera Lidiawati menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan. Langkah ini bertujuan memastikan usulan-usulan yang telah disetujui dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Legislator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Khairunisha, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musrenbang di Jakarta Selatan. Menurutnya, proses Musrenbang telah berjalan dengan baik, terutama terkait usulan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Peningkatan fasilitas kesehatan menjadi salah satu fokus penting bagi warga.

Astrid Khairunisha berharap agar usulan-usulan warga yang telah dibahas dalam Musrenbang tidak hanya berhenti pada tahap wacana. Beliau secara aktif menghadiri Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terealisasi. Kehadiran legislator ini menunjukkan komitmen terhadap pengawasan pembangunan.

Realisasi usulan-usulan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Jakarta Selatan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota dan DPRD, diharapkan prioritas pembangunan dapat tercapai. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Jakarta Selatan.

Sumber: AntaraNews