Merdeka.com - Sejumlah partai politik (parpol) menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya lebih condong para proporsional terbuka.

"Partai gerindra itu mendukung proporsional terbuka," kata Dasco usai meresmikan Kantor Badan Pemenangan Prabowo Subianto di Jalan H Bau Makassar, Minggu (12/3).

Sufmi Dasco menjelaskan alasan Partai Gerindra lebih condong mendukung sistem Pemilu Proporsional Terbuka karena terdiri banyak unsur. Ia menyebut kader Partai Gerindra diisi sejumlah unsur seperti tokoh masyarakat, petani, nelayan, pensiunan guru dan purnawirawan.

"Tentunya kita dalam proporsional terbuka itu memberikan kesempatan yang sama kepada para caleg (calon legislatif) untuk kemudian mendapatkan kursi mewakili Gerindra di parlemen, baik di DPRD maupun DPR RI," terang dia.

Meski menyebut partainya mendukung sistem proporsional terbuka, tetapi baginya proporsional tertutup lebih menguntungkan. Wakil Ketua DPR RI ini tidak menjelaskan alasan proporsional tertutup lebih menguntungkan.

"Sebenarnya kalau mau ikut proporsional tertutup tentunya lebih untung, tetapi kami lebih condong ke proporsional terbka agar memberikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai Caleg melalui Gerindra," ucapnya.

Terkait penundaan Pemilu, Sufmi mengaku menolak. Bahkan ia menyebut penundaan Pemilu tidak menguntungkan Gerindra.

"Kita sudah melihat hasil survei dan kenyataan lapangan, bahwa Pak prabowo insyal Allah akan menang di Pilpres 2024. Kalau mau menang masa kita mau tunda Pemilu," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto menjelaskan alasan partainya mendorong sistem proporsional tertutup saat Pemilu 2024. PDIP melihat dengan sistem proporsional tertutup calon anggota legislatif tidak hanya bermodalkan popularitas semata.

"Kalau proporsional tertutup, PDIP berbicara kepentingan bangsa dan negara. Bahwa untuk menjadi legislatif, dia punya fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan presentasi. Seluruh anggota dewan memiliki komitmen masalah rakyat melalui putusan politik, tapi juga membangun desain untuk masa depan," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Senin malam (6/3).

Hasto menyinggung calon anggota legislatif yang hanya bermodal popularitas semata. Dia menyebut calon anggota legislatif yang mengandalkan popularitas semata sering melupakan substansi.

"Bagaimana anggota dewan basisnya hanya popularitas. Kalau ke mana-mana modalnya membawa kamera dan mengabadikan kegiatannya tapi melupakan substansinya. Sehingga politik lebih ditampilkan sebagai bentuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," tegasnya.

Dia mencontohkan saat terjadi bencana banjir. Seharusnya anggota legislatif menunjukkan pemikiran untuk mencari akar permasalahan, bukan hanya publikasi memberikan bantuan kepada korban bencana.

"Misalnya terjadi bencana, semuanya datang untuk menunjukkan dia telah berbuat. Tetapi tidak mencari akar pemasalahan penanganan di dalam (bencana) banjir dan gempa tersebut," sebutnya.

Hasto menjelaskan demokrasi elektoral berdasarkan proporsional terbuka hanya bergantung pada individu. Sistem proporsional tertutup, kata Hasto, agar partai tidak hanya mengandalkan popularitas semata, tetapi juga proses kaderisasi.

"Mereka-mereka yang populer tapi melupakan proses kaderisasi di internal partainya. Padahal tugas partai sangat penting bagi masa depan. Itulah yang disikapi," kata dia.

"Meskipun PDIP terkesan menentang arus, tetapi kami berkeyakinan proporsional tertutup adalah jawaban bagi parpol yang sukanya membajak kader dan mempromosikan kader lain," imbuhnya.

Hasto mengaku partai yang sering membajak dan mempromosikan kader lain akan tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup. Meski demikian, Hasto mengakui dalam sistem proporsional tertutup juga memiliki kekurangan.

"Sehingga mari kita kembalikan kepada marwah partai di dalam melakukan rekrutmen pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan. Sebaliknya proporsional tertutup juga memiliki kelemahan adanya putusan elitis. Makanya partai harus bertanggung jawab mengapa menempatkan kadernya pada nomor 1,2, dan 3," bebernya.

"Itu harus diumumkan ke publik sebagai elektabilitas dan memastikan proses demokrasi di internal partai berjalan baik," tegasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com