Turun ke Dapil, Rajiv Serap Aspirasi Warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat

Aspirasi yang mengemuka antara lain menyangkut sektor pertanian, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Oleh Redaksi Merdeka - Reporter

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat serta menyerap berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan persoalan di tingkat daerah.

Dalam rangkaian reses tersebut, Rajiv berdialog dengan warga di sejumlah titik di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Aspirasi yang mengemuka antara lain menyangkut sektor pertanian, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Rajiv mengatakan, masa reses merupakan momentum penting bagi anggota DPR RI untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna melihat kondisi riil masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai masukan yang nantinya akan diperjuangkan di tingkat pusat.

"Reses menjadi sarana untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan kebutuhan mereka dapat disampaikan serta diperjuangkan melalui kebijakan di DPR RI," ujar Rajiv, Jumat (19/12).

Menurutnya, aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik yang erat dengan sektor pertanian dan pangan, sejalan dengan ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan program di tingkat nasional.

Rajiv menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan Jawa Barat II agar mendapat perhatian pemerintah pusat.

"Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional," katanya.

Tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berharap kegiatan reses dapat terus menjadi sarana komunikasi yang efektif antara wakil rakyat dan konstituen, serta menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.