Trivia: Sofyan Sjaf Dikukuhkan Guru Besar IPB di Usia 46 Tahun Berkat Inovasi Data Desa Presisi

Sofyan Sjaf, seorang akademisi yang berdedikasi, baru-baru ini dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) University. Pengukuhan ini berlangsung pada Sabtu (30/8), menandai pencapaian signifikan dalam karier ilmiahnya. Pada usia 46 tahun, Sofyan Sjaf meraih gelar profesor berkat inovasi dan kontribusinya yang luar biasa di bidang sosiologi pedesaan, khususnya melalui pengembangan Data Desa Presisi.

Pencapaian ini berakar dari pesan mendalam kedua orang tuanya yang selalu menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk bermartabat. Pesan tersebut menjadi pendorong utama bagi Sofyan untuk mengejar ilmu setinggi mungkin, bukan sekadar gelar atau jabatan. Dedikasi ini membawanya kembali ke dunia akademik setelah sempat berkarier di bidang lain, demi mewujudkan cita-cita memberikan manfaat bagi orang lain melalui ilmu pengetahuan.

Inovasi Data Desa Presisi (DDP) yang digagas Sofyan Sjaf menjadi kunci utama pengukuhannya sebagai guru besar. DDP menawarkan solusi fundamental terhadap persoalan data yang selama ini menghambat pembangunan desa di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya akurat, tetapi juga partisipatif, memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek dan pemilik data, bukan sekadar objek pembangunan.

Masa kecil Sofyan Sjaf di Kendari, Sulawesi Tenggara, diwarnai dengan tantangan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, namun ia membuktikan bahwa kedisiplinan dan konsistensi dapat mewujudkan cita-cita. Ia menempuh pendidikan di IPB, mulai dari program studi Teknologi Hasil Ternak hingga pascasarjana magister dan doktoral di bidang keahlian sosiologi pedesaan. Inspirasi besar juga datang dari sang kakak, Prof. Hasbullah Syaf, yang telah lebih dulu menjadi guru besar.

Sebelum menjadi dosen, Sofyan Sjaf sempat merasakan dunia kerja sebagai wartawan dan di perusahaan swasta. Namun, panggilan untuk kembali ke kampus dan menjadi akademisi lebih kuat. Baginya, profesi akademisi adalah salah satu dari dua profesi yang merdeka, selain politisi, karena memungkinkan seseorang untuk mengutarakan pendapat dan memiliki basis argumentasi ilmiah yang kuat.

Sebagai dosen yang berfokus pada sosiologi pedesaan, Sofyan telah menjelajahi ribuan desa di seluruh Tanah Air. Dari kunjungan-kunjungan tersebut, ia menyadari adanya persoalan mendasar dalam pembangunan, yaitu ketiadaan data yang presisi sebagai landasan perencanaan. Pengalaman inilah yang memicu gagasannya tentang Data Desa Presisi, sebuah inovasi yang kini mengantarkannya ke puncak karier akademik.

Desa, sebagai rumah bagi mayoritas masyarakat, seringkali terperangkap dalam kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan struktural. Sofyan Sjaf berpendapat bahwa akar persoalan ini bukan semata karena kekurangan anggaran, melainkan cara pandang yang memperlakukan desa sebagai objek pembangunan. Sistem pendataan yang selama ini berlangsung bersifat top down, agregatif, dan tidak partisipatif, sehingga gagal menangkap keragaman sosial, budaya, serta kerentanan di desa.

Kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan seringkali didasarkan pada data yang dikumpulkan dari pusat, padahal kategori yang digunakan tidak selalu relevan bagi kehidupan warga desa. Data tersebut hanya menggambarkan 'kulit luar' desa, tanpa menangkap relasi sosial, ketimpangan antar warga, atau kerentanan ekologis. Akibatnya, kebijakan yang lahir menjadi tumpul, tidak menyentuh akar masalah, dan justru melanggengkan ketimpangan.

Dalam era big data saat ini, data seharusnya menjadi alat emansipasi, bukan dominasi. Namun, masyarakat desa jarang dilibatkan dalam pengumpulan data. Bahkan, banyak perangkat desa tidak mengetahui untuk apa data tersebut dan bagaimana peruntukannya. Hal ini menyebabkan program bantuan sosial sering salah sasaran, memperkuat ketimpangan, dan merusak kepercayaan sosial di tingkat lokal.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial justru tidak mendapatkannya. Persoalan data ini juga menjadi perdebatan di kalangan perencana pembangunan, padahal data telah berubah menjadi alat yang sangat kuat dalam menentukan alokasi anggaran, penerima bantuan sosial, prioritas pembangunan infrastruktur, dan identifikasi wilayah. Presiden China Xi Jinping bahkan telah mencontohkan pentingnya pendataan presisi dalam mengatasi kemiskinan di desa sejak 20 tahun lalu.

Melalui pendekatan Data Desa Presisi (DDP), yang memadukan pendekatan mikrospasial, sensus menyeluruh, dan partisipasi masyarakat, desa dapat menjadi subjek pengetahuan. Warga desa bukan hanya pemberi data, tetapi juga penafsir, pengguna, dan pemilik data. DDP mengusung tiga prinsip utama yang revolusioner:

• Setiap keluarga terpetakan secara spasial dan sosial.
• Data digunakan untuk musyawarah dan pengambilan keputusan lokal, bukan hanya laporan birokratis.
• Desa memiliki kontrol penuh atas data, termasuk hak untuk menyimpan, mengatur akses, dan menggunakan data secara mandiri.

Sofyan Sjaf memperingatkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran akan berdampak pada tingginya angka ketimpangan dan pengangguran. Data agregatif yang menyederhanakan kompleksitas dan mereduksi kehidupan sosial ke dalam angka rata-rata tidak mampu mengatasi persoalan pembangunan di pedesaan.

DDP merupakan bentuk konkret dari dekolonisasi data dan menjadi gerakan tindakan kolektif warga menuju kedaulatan pengetahuan. Dalam dunia yang dipenuhi algoritma, pembangunan hendaknya dimulai dari desa, yakni dari data yang dimiliki, dipahami, dan diperjuangkan oleh warga itu sendiri. Rektor IPB, Prof. Arif Satria, menegaskan bahwa kehadiran DDP membuktikan IPB tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga mampu memberi dampak nyata, menghadirkan solusi, dan menciptakan nilai di tengah masyarakat.

Sumber: AntaraNews