Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Trimedya: Komjen Budi Waseso korban kekuasaan pusat-pusat bisnis

Trimedya: Komjen Budi Waseso korban kekuasaan pusat-pusat bisnis Catatan HAM 2012 DPP PDIP. ©2012 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komjen Budi Waseso akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri dan digantikan oleh Komjen Anang Iskandar. Sementara jabatan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditinggalkan Anang, kini ditempati oleh Waseso.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, tukar guling tersebut berbau politis. Waseso menurutnya adalah korban dari kekuasaan pusat-pusat bisnis yang diperkarakan olehnya.

"Ya memang kasusnya ini muatan politis, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa, tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara. Ya Buwas korban kekuasaan pusat-pusat bisnis,” kata Trimedya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga menyayangkan tidak adanya pembelaan dari internal Polri. Komisi III menurutnya akan membuat panitia khusus (pansus) Pelindo, agar kasus yang ditangani oleh Budi Waseso tersebut bisa terus berjalan

"Buwas korban dari penanganan kasus Pelindo. Dan Komisi III akan buat Pansus Pelindo. Agar kasus yang ditangani oleh Buwas bisa jalan terus,” ujar Trimedya.

Selain itu, Komisi III juga katanya akan segera mengundang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk membicarakan kejelasan nasib Budi Waseso. Jika Kapolri tidak bisa datang, maka menurutnya, Komisi III yang akan mendatangi kantornya.

"Kita juga akan mengundang Kapolri minggu depan untuk mempertanyakannya. Kalau Kapolri tidak bisa ke DPR, kita yang akan ke kantornya Senin atau Selasa. Karena kasus ini tidak boleh terjadi di kemudian hari. Bukan hanya di Polri, Kejaksaan juga begitu," kata Trimedya.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun

Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
TNI Periksa Prajurit Diduga Serang Markas Polres Jayawijaya
TNI Periksa Prajurit Diduga Serang Markas Polres Jayawijaya

Dugaan prajurit TNI menyerang Polres Jayawijaya itu ditangani Kodam XVII/Cenderawasih.

Baca Selengkapnya
14 Prajurit TNI Keroyok Warga di Depan Polres Jakpus Diperiksa Pomdam Jaya
14 Prajurit TNI Keroyok Warga di Depan Polres Jakpus Diperiksa Pomdam Jaya

14 Prajurit TNI diperiksa Pomdam Jaya itu berasal dari pelbagai kesatuan.

Baca Selengkapnya
Isi Pertemuan Kapolri-AHY: Bahas Penyelesaian Tugas Kenegaraan
Isi Pertemuan Kapolri-AHY: Bahas Penyelesaian Tugas Kenegaraan

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya