TNI-BNPB Percepat Pembangunan Huntara Tanah Datar untuk Korban Tanah Bergerak

Personel TNI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara intensif mempercepat pengerjaan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pembangunan Huntara Tanah Datar ini diperuntukkan bagi korban tanah bergerak di Kecamatan Batipuh. Mereka menargetkan penyelesaian pada 27 Januari 2026.

Kolaborasi antara TNI dan BNPB ini berfokus di Jorong Padang Kunyit, Nagari Bungo Tanjuang. Upaya ini dilakukan agar seluruh warga terdampak bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang layak. Prioritas diberikan agar huntara siap huni sebelum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Sebanyak 19 unit huntara sedang dibangun di lokasi tersebut, dengan 10 unit di antaranya sudah siap ditempati masyarakat. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan dasar di setiap huntara. Ini termasuk kasur, selimut, peralatan dapur, hingga fasilitas toilet di dalam rumah.

Sertu Andika Setiawan dari Batalion Infanteri 131/Braja Sakti menjelaskan detail percepatan Pembangunan Huntara Tanah Datar. Tim gabungan mengerahkan 20 personel TNI dan tiga personel BNPB. Mereka bekerja tanpa henti untuk memenuhi target waktu yang telah ditetapkan.

Dedikasi para personel ini sangat vital dalam penanganan dampak bencana. Mereka berupaya keras memastikan korban tanah bergerak mendapatkan tempat berlindung. Kehadiran huntara ini diharapkan dapat meringankan beban para penyintas.

Setiap unit huntara dirancang dengan ukuran yang memadai, yaitu 4,8x6 meter. Ketinggian lantai ke atap mencapai 3,60 meter, memberikan sirkulasi udara yang baik. Desain ini mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan dasar penghuni.

Proses Pembangunan Huntara Tanah Datar tidak lepas dari tantangan. Sertu Andika mengidentifikasi pengerasan tanah sebagai kendala utama di lokasi. Kondisi tanah yang masih berlumpur menyulitkan pengecoran lantai.

Oleh karena itu, langkah pengerasan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum konstruksi utama dilanjutkan. Upaya ini menunjukkan ketelitian dalam memastikan kualitas bangunan. Meskipun demikian, semangat untuk menyelesaikan proyek tetap tinggi.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan daerahnya sebagai skala prioritas. Prioritas ini mencakup penanganan dan pemulihan dampak bencana secara komprehensif. Ini menunjukkan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak.

Saat ini, pemerintah daerah sedang berupaya menyelesaikan pembangunan 129 unit huntara lainnya di berbagai lokasi. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari rencana pemulihan yang lebih luas. Tujuannya adalah menyediakan solusi hunian permanen bagi para korban.

Selain pembangunan huntara, terdapat 385 kepala keluarga yang rumahnya memerlukan verifikasi. Badan Geologi akan menilai kelayakan tinggal di zona merah potensi bencana. Proses verifikasi ini krusial untuk keselamatan jangka panjang masyarakat.

Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, TNI, dan BNPB mencerminkan komitmen kuat. Mereka bertekad untuk memulihkan kondisi pascabencana di Tanah Datar. Semua pihak berharap agar warga dapat kembali beraktivitas normal dengan aman.

Sumber: AntaraNews