Tim Pusat Gakkumdu Selidiki Dugaan Caleg Bagi-Bagi Uang di Kudus
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus menyatakan hasil pemeriksaan terhadap calon legislatif (Caleg) DPRD Kudus, AW yang diduga melakukan money politik belum menemukan titik terang. Walaupun kesaksian penerima masih berbelit.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, dari hasil pemeriksaan belum ada indikasi menjurus ranah politik. Sedangkan masih menggali keterangan terkait hubungan antara AW dengan AH, AS dan saksi lainnya.
"Hasilnya AH dan AS saudara dari AW. Saat dikroscek kepada AW mengaku tidak ada hubungan saudara, hanya sebatas tetangga saja," katanya saat dikonfirmasi, Senin (22/4).
Hingga saat ini, pihaknya melakukan beberapa sejumlah saksi penerima berinisial S. Hasil klarifikasi bahwa saksi S beralamat di Desa Krandon berbeda dapil.
"Hak pilih S di dapil berbeda, namun kita tidak mengejar dimana S melakukan pemungutan suara, serta menerima uang dari siapa. Tapi kita melakukan penyelidikan ketika ada yang memberi maupun menerima uang itu," ungkapnya.
Jika tidak ada pengakuan antara pemberi dan penerima money politik, Bawaslu bekerja sama dengan Tim Pusat Tindak Pidana Pemilu (Gakkumdu) untuk terjun langsung menanyakan kepada masyarakat.
"Ini masih kami kaji terus, sedangkan tim akan menyelidiki," ujarnya.
Sedangkan AW sendiri sudah diminta klarifikasi oleh Bawaslu Kudus Sabtu (20/4) lalu. Klarifikasi seputar keterlibatan pemberi atas perintahnya. Dia membantah memberi uang kepada pamannya AS.
"AS masih pamannya caleg yang diduga menyuruh menyebar uang, tapi dia mengaku hanya membantu sumbangsih pikiran," terang Minan.
Sebelumnya, Bawaslu Kudus berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat politik uang, Senin (15/4) pukul 21.00 WIB. Dua warga Kecamatan Mejobo yang berinisial AS dan AH diduga membagi-bagikan uang kepada pemilih. Dua pelaku yakni AS (47) dan AH (47) melakukan tersebut atas perintah salah satu caleg DPRD Kudus Dapil 4.
Atas kejadian itu, dua pelaku patut diduga melakukan tindakan pelanggaran politik uang. Keduanya terancam pasal 523 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.Dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dengan 48 juta.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ubu AMIN sepenuhnya siap untuk mengajukan penetapan hasil Pemilu 2024 ke MK.
Baca SelengkapnyaSemua petugas pemilu meninggal disebabkan kelelahan saat proses berlangsung
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaBahwa terduga mengaku rutin membagikan uang kepada masyarakat setempat terutama saat Jumat Legi.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair sesuai hasil putusan rapat pleno digelar di Kantor Bawaslu Maluku pada Selasa (6/2).
Baca SelengkapnyaTotal 75 laporan hasil dari penyidikan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Baca SelengkapnyaKPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaLaporan terhadap Cawapres Muhaimin Iskandar begitu cepat diproses oleh Bawaslu.
Baca Selengkapnya