Tidak Mau Dibujuk dan Gagal Bertemu Gubernur Sulsel, Warga Tetap Tolak Tambang Pasir

Merdeka.com - Aksi warga Pulau Kodingareng dan Kepulauan Sangkarrang, Makassar di depan gerbang masuk kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo berakhir, Jumat (14/8). Sebelumnya, warga pulau yang didominasi kaum perempuan dan anak-anaknya sempat menginap di depan gerbang itu, berharap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menemui mereka dan memenuhi tuntutan agar izin kegiatan tambang pasir laut pada PT Royal Boskalis dicabut.

Namun harapan tinggal harapan. Nurdin Abdullah tidak juga turun menemui mereka dan mengutus para pejabatnya menemui warga di pos Satpol PP Praja Wibawa. Di antaranya Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Andi Hasdullah, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Andi Irawan Bintang. Tampak pula Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Yudhiawan Wibisono.

Para pejabat eselon II bergantian memberikan penjelasan mengenai kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan perusahaan dari negeri Belanda, PT Royal Boskalis untuk kebutuhan proyek PT Pelindo 4 yakni reklamasi Makassar New Port.

Mereka menegaskan di depan perwakilan warga pulau, bahwa kegiatan tambang pasir laut itu sudah sesuai aturan jadi tidak ada alasan untuk mencabut izin tersebut.

"Kita tidak bisa sembarang cabut izin karena negara ini diurus dengan aturan. Kalau mau dicabut, sementara tidak ada pelanggaran maka itu nantinya jadi masalah lagi. Jadi menurut saya, lebih baik kita bekerja sama, saling bersinergi. Apa yang ibu-ibu butuhkan, kita jembatani, kita fasilitasi ke PT Pelindo. Jadi kita saling bantu satu sama lain," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulsel, Andi Hasdullah.

Kepala BLHD Sulsel ini mengatakan, jika nanti warga bertemu dengan PT Pelindo, diminta untuk menyampaikan kebutuhannya. "Jika izin dicabut tanpa kesalahan, saya kasihan ke ibu-ibu. Nanti kelelahan karena tidak tercapai yang diinginkan. Bagaimana supaya proyek PT Pelindo tetap jalan, ibu-ibu juga tetap berkembang. Jadi menang-menang begitu," kata Andi Hasdullah lagi.

Meski dibujuk, para pengunjuk rasa ini tetap bersikukuh. Di akhir pertemuan itu, mereka menyerahkan pernyataan sikap yang isinya masih soal tuntutan cabut izin tambang pasir laut karena telah mengganggu wilayah tangkap ikan para nelayan.

Sumarni (32), salah seorang warga Pulau Kodingareng menegaskan mereka tidak membutuhkan apapun selain minta cabut izin tambang pasir laut di wilayah tangkap ikan para nelayan.

"Bukan beras atau semacamnya yang kami butuh. Kalau dikasih beras beberapa kilo, itu hanya bisa bertahan beberapa hari. Satu saja yang kami minta, cabut izin tambang pasir itu, pindahkan ke pulau-pulau tidak berpenghuni jangan ke pulau kami. Air laut jadi keruh karena kegiatan tambang pasir, tidak ada ikannya," kata Sumarni. (mdk/cob)