Terungkap! BGN Pantau 38 SPPG di Banyuwangi, Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Terapkan Standar Gizi dan Higienis

Deputi BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha memantau langsung 38 SPPG di Banyuwangi, memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal. Temukan standar ketat yang wajib dipenuhi!

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja penting ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Fokus utama pemantauan adalah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan telah sesuai dengan standar operasional dan harapan yang ditetapkan.

Dalam kunjungannya, Dadang Hendra Yudha secara spesifik meninjau dapur umum SPPG yang telah beroperasi di Banyuwangi. Pemantauan ini krusial untuk mengidentifikasi potensi kekurangan dan memberikan koreksi yang diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap dapur mampu menyediakan makanan sesuai standar gizi yang telah ditentukan oleh BGN.

BGN memiliki peran vital dalam mengawal kualitas gizi masyarakat, terutama melalui program-program strategis seperti MBG. Dengan pemantauan rutin dan evaluasi berkelanjutan, BGN berupaya menjamin bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang optimal. Ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Standar Ketat BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan empat aspek standar utama yang harus dipenuhi oleh setiap dapur yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Standar ini dirancang untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat. Pemenuhan standar ini menjadi prioritas utama dalam setiap operasional SPPG.

Aspek pertama adalah standar kecukupan kalori, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok usia dan kondisi. Kemudian, standar komposisi kandungan gizi atau persentase angka kecukupan gizi menjadi perhatian kedua. Aspek ini mengharuskan adanya keseimbangan antara asupan karbohidrat, protein hewani/nabati, dan serat dalam setiap hidangan.

“Jumlah kebutuhan kalori dan kebutuhan gizi berbeda-beda antara anak SD, SMP, SMA, juga untuk ibu hamil dan menyusui. Semuanya harus diukur dan dipastikan sesuai oleh ahli gizi yang bertugas di SPPG,” kata Dadang Hendra Yudha. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ahli gizi dalam memastikan setiap porsi makanan memenuhi kebutuhan individual.

Dua standar lainnya yang tidak kalah penting adalah higienitas atau kebersihan dan keamanan pangan. “Standar higienitas dan standar keamanan ini wajib diterapkan di semua SPPG, baik higienitas dan keamanan mulai bahan baku, proses produksi, pendistribusian dan penyimpanannya. Keempat standar BGN ini harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua pengelola SPPG,” tegas Dadang. Ini mencakup seluruh rantai pasok makanan, dari awal hingga siap dikonsumsi.

Kolaborasi Daerah dan Dampak Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis

Deputi Dadang Hendra Yudha juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu bentuk kolaborasi yang diharapkan adalah bantuan daerah dalam memenuhi standar higienitas dan mendapatkan Sertifikasi Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG. Program ini tidak hanya berdampak pada gizi, tetapi juga memiliki efek pengganda ekonomi yang signifikan.

“Program MBG ini juga memiliki multiplier effect yang cukup besar bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal melalui pengadaan bahan baku dan tenaga kerja.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan kesiapan pemerintah daerahnya untuk berkolaborasi demi kelancaran dan keamanan MBG. Pemkab Banyuwangi telah mengambil langkah konkret dengan menggelar pelatihan keamanan pangan bagi 448 petugas penjamah makanan (pengelola) SPPG. Hingga saat ini, 11 dari 38 SPPG di Banyuwangi telah berhasil mendapatkan sertifikat SLHS, menunjukkan komitmen tinggi terhadap standar kebersihan.

Di Banyuwangi, saat ini terdapat 38 SPPG yang melayani 111.805 penerima manfaat, mulai dari pelajar TK, SD, SMP, SMA, hingga pondok pesantren. Bupati Ipuk juga telah menginstruksikan puskesmas untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan MBG, inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, serta penerbitan SLHS bagi SPPG yang memenuhi standar. Ini adalah upaya komprehensif untuk memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah.

Sumber: AntaraNews