Terkejut dengan Rencana Tarif Trump, Menlu Denmark Respons Tegas Isu Greenland

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengungkapkan keterkejutannya atas pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai penerapan tarif baru. Pernyataan Trump yang mengaitkan tarif dengan Greenland ini disampaikan pada Sabtu (17/1), memicu reaksi cepat dari Kopenhagen.

Rasmussen menyatakan bahwa pengumuman tersebut sangat mengejutkan, terutama setelah adanya pertemuan yang konstruktif dengan Wakil Presiden Vance dan Menteri Luar Negeri Rubio di awal pekan. Situasi ini menyoroti ketegangan diplomatik antara AS dan Denmark terkait status Greenland.

Rencana tarif ini bukan hanya berdampak pada Denmark, tetapi juga beberapa negara Eropa lainnya, dan menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan internasional. Kebijakan ini secara eksplisit dikaitkan dengan upaya AS untuk membeli Greenland.

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (17/1) mengumumkan rencana pengenaan tarif sebesar 10 persen mulai Februari mendatang terhadap delapan negara Eropa. Negara-negara yang akan terdampak kebijakan ini meliputi Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.

Tarif yang diusulkan tersebut direncanakan akan meningkat menjadi 25 persen dan akan tetap diberlakukan hingga AS mencapai kesepakatan pembelian Greenland. Kebijakan ini secara jelas menunjukkan tekanan ekonomi yang diterapkan AS untuk mencapai tujuan geopolitiknya.

Lars Lokke Rasmussen, melalui media sosial X, secara terbuka menyatakan, “Pernyataan Presiden ini cukup mengejutkan.” Respons ini mengindikasikan bahwa Denmark tidak menyangka akan adanya langkah sepihak seperti ini, terutama setelah dialog diplomatik yang dianggap positif sebelumnya.

Di tengah ketegangan diplomatik, Denmark menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan di kawasan Arktik. Menteri Luar Negeri Rasmussen menjelaskan bahwa peningkatan kehadiran militer di Greenland bertujuan untuk memperkuat keamanan regional.

“Kami sependapat dengan AS bahwa perlu dilakukan lebih banyak langkah, karena Arktik tidak lagi menjadi kawasan dengan ketegangan rendah,” kata Rasmussen. Pernyataan ini menggarisbawahi adanya konsensus mengenai perlunya peningkatan kewaspadaan di wilayah kutub utara.

Pada Rabu, Angkatan Bersenjata Denmark telah mengumumkan rencana untuk memperkuat kehadiran militernya di Greenland. Langkah ini akan dilakukan melalui kerja sama erat dengan sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) serta peningkatan aktivitas latihan di pulau tersebut. Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, Prancis, Belanda, Inggris, Jerman, dan Slovenia juga telah menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pasukan ke wilayah otonom Denmark itu sebagai bagian dari Operasi Arctic Endurance.

Greenland, meskipun memiliki otonomi, merupakan bagian integral dari Kerajaan Denmark. Namun, Presiden Trump berulang kali menyatakan pandangannya bahwa pulau strategis tersebut seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Otoritas Denmark dan Greenland telah secara konsisten memperingatkan Washington agar tidak berupaya mengambil alih pulau itu. Mereka menegaskan harapan agar integritas wilayah dan kedaulatan mereka dihormati sepenuhnya.

Penolakan tegas ini mencerminkan sikap bersatu dari Denmark dan Greenland dalam mempertahankan kedaulatan mereka di hadapan tawaran pembelian dan tekanan tarif dari AS. Isu Tarif Trump Greenland ini menjadi ujian bagi hubungan bilateral dan multilateral di kawasan Atlantik Utara.

Sumber: AntaraNews