Terdampak Covid-19, Masa Kerja PPK dan PPS di Binjai Dihentikan Sementara
Merdeka.com - Penyebaran virus corona (Covid-19) berdampak pada agenda KPU Binjai jelang Pilkada 2020. Masa kerja penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan dan kelurahan, yaitu PPK dan PPS, pun terpaksa dihentikan sementara.
Ketua Divisi SDM/Parmas KPU Binjai Robby Effendi mengatakan, penghentian masa kerja PPK dan PPS itu merupakan salah satu dampak kondisi saat ini. Begitupun, honor PPK untuk bulan Maret tetap diberikan.
"Sesuai instruksi KPU RI, PPK sekretariat PPK Kabupaten/Kota hanya dapat honor berdasar kegiatan di bulan Maret, berlaku sampai ada instruksi selanjutnya," sebut Robby, Kamis (26/3).
"Tadi sudah dapat informasi dari Sekretaris KPU Binjai bahwa honor dan operasional PPK di bulan Maret akan dicairkan bertahap," sambungnya.
Saat disinggung apakah Pilkada Binjai dan kota lainnya ditunda. Robby mengatakan KPU Binjai tetap menunggu arahan dari KPU RI. "Kita terus pantau perkembangan keadaan lewat media dan ikut petunjuk pimpinan," jawab Robby.
Robby menambahkan, pihaknya telah menerima surat edaran agar memperhatikan menyesuaikan teknis kerja sesuai kondisi daerah masing-masing.
"Untuk Binjai sebenarnya sudah kita berlakukan work from home bagi staf dan honor yang diatur jadwal piketnya," sebut Robby.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gaji PPPK Naik per Januari 2024, Ini Daftar Lengkapnya
Aturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Mulai Tahapan Pilgub DKI Jakarta 2024, Simak Jadwal Kampanye hingga Pemungutan Suara Berikut Ini
Pemungutan suara pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta bakal berlangsung pada 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Imbau Warga Urus Pindah Memilih Sebelum 15 Januari 2024
Masyarakat bisa mengurus form pindah memilih hingga H-30 atau tanggal 15 Januari 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya
Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaKPU dan Bawaslu Diminta Cepat Antisipasi Kerawanan Pemilu
Situasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan, 93 Pegawai KPK Disidang Etik Dewas pada 17 Januari
Fokus sidang kode etik bukan berapa besaran uang diterima para pihak yang terlibat, melainkan soal integritas sebagai pegawai KPK.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca Selengkapnya