Terbentur adat, pembangunan gedung Kemenkeu di Manokwari mangkrak

Merdeka.com - Pembangunan gedung Kementerian Keuangan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, terpaksa dihentikan karena terbentur hukum adat setempat. Gedung yang sudah sekitar 60 persen pembangunannya ini, dihentikan lantaran belum membayar uang ganti rugi oleh pemilik tanah yang merupakan warga asli Papua Barat.

"Kalau di sini, mau beli tanah. Pertama kali urus proses ulayat tanahnya dulu. Kalau perlu seluruh ahli waris dituntaskan. Baru urus surat resmi kalau tidak nanti dipalang," kata salah satu Warga Manokwari bernama Julius di Manokwari, Papua Barat, Minggu (10/5).

Julius mengatakan, terhentinya proses pembangunan gedung Kemenkeu ini sudah lebih dari satu tahun. Saat itu, warga asli Papua Barat, dan juga ahli waris, menggeruduk lokasi dan memberhentikan seluruh proses pengerjaan.

"Ini disegel adat karena persoalan ulayat belum selesai. Ini sudah 1 tahun. Mereka (suku) minta biaya Rp 500 miliar dulu baru boleh kembali dikerjakan," paparnya..

Permintaan tersebut, tentunya tidak bisa disanggupi oleh pihak pemerintah. Hingga saat proses negosiasi terhadap salah satu suku di Papua Barat masih terus dilakukan.

"Sampai sekarang terus negosiasi, tapi gak selesai-selesai," jelas Julius.

Julis melanjutkan, selain gedung Kementerian Keuangan, gedung pemerintahan lainnya yang dipalang (disegel) karena masalah hukum adat adalah milik perwakilan Kementerian Perhubungan yang berada di Komplek kantor Pemerintahan Papua Barat. Di sana, ada tulisan tanah dan bangun dimiliki oleh suku tertentu

"Ini juga sama dipalang juga ini pembangunannya. Tapi kalau ini sudah jadi gedungnya," pungkasnya.