Target Ambisius 300 Ribu KPM Graduasi PKH di 2026: Pemerintah Komitmen Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan target ambisius. Sebanyak 300 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan graduasi pada tahun 2026. Ini merupakan upaya serius untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan target ini di Jakarta pada Selasa (28/10). Beliau menegaskan bahwa langkah ini bertujuan agar KPM dapat "naik kelas" menjadi keluarga mandiri. Ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah.

Target ini bukan tanpa dasar, mengingat pada tahun ini saja sudah ada 77 ribu KPM PKH yang berhasil graduasi. Mereka kini tidak lagi menerima bantuan sosial. Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk target yang lebih besar di masa mendatang.

Meningkatkan Kemandirian KPM Melalui Graduasi PKH

Graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan tujuan utama pemerintah. Ini bukan sekadar penghentian bantuan, melainkan proses "naik kelas" bagi keluarga penerima manfaat. Tujuannya agar mereka menjadi mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada subsidi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa KPM yang telah graduasi akan diikutsertakan dalam program pemberdayaan. Program ini akan diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hal ini untuk memastikan keberlanjutan kemandirian mereka.

Inisiatif ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga bertekad menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 5 persen pada tahun 2029. Target graduasi KPM PKH menjadi salah satu pilar utama pencapaian tujuan tersebut.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan, termasuk target KPM graduasi PKH, memerlukan kolaborasi intensif. Berbagai kementerian dan pemangku kepentingan terkait bekerja sama. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian masyarakat.

Saat ini, tercatat sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial dari pemerintah. Selain itu, 1,3 juta keluarga miskin juga mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dukungan ini menjadi fondasi penting sebelum KPM dapat mencapai tahap graduasi.

Pemerintah juga memperluas akses layanan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat. Lebih dari 96 juta warga kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan. Di sektor ekonomi, sekitar 3,7 juta pedagang kecil dan UMKM memperoleh pembiayaan.

Lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, dan pekerja migran juga mendapatkan peningkatan kapasitas. Akses ini diharapkan membantu mereka "naik kelas" dan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Seluruh program ini saling mendukung untuk mencapai target nasional.

Sumber: AntaraNews