Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu menggagas kurikulum untuk ceramah-ceramah keagamaan yang disarankan selama Pilkada 2018. Hal ini guna mencegah terjadinya konflik SARA yang kerap dikampanyekan lewat khutbah keagamaan.

Bawaslu akan merumuskan kurikulum ceramah itu bersama institusi keagamaan seperti; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

"Kita hanya buat materi sebarkan di NU Muhammadiyah, MUI. Kita sarankan itu yang dipakai untuk kampanye," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ketika diskusi di Hotel A One, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

"Ini tak hanya umat Islam, selebaran di misa untuk dibaca peserta misa yang berkaitan dengan pilkada. Bagaimana memilih, bagaimana menjalankan pilkada yang aman damai tentram," imbuhnya.

Bagja mengaku telah bersowan ke Ketum PBNU KH Said Aqil maupun Muhammadiyah. Dia mengklaim telah mendapatkan persetujuan.

Adapun tujuan Bawaslu sendiri agar Masjid maupun Gereja tidak digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan kontestasi. Bawaslu harap ceramah bisa membawa kampanye ke arah anti politik identitas dan isu SARA.

"Jangan sampai gereja masjid jadi pusat politik ya. Ini tidak kita harapkan, pusat politik boleh tapi yang mencerdaskan lah bukan memihak dan mengarahkan untuk memilih satu paslon," kata Bagja.

Sementara itu Ketua PBNU, Robikin Emhas, yang turut hadir dalam diskusi, menyarankan Bawaslu agar bertemu dengan Kementerian Agama, tidak hanya pemuka Organisasi Masyarakat terkait wacana itu. Sebab, menurut dia, bukan kapasitas Bawaslu untuk mengatur isi khutbah.

"Sampai didetail draft khutbah seperti apa itu justru bukan kapasitasnya sehingga ada resistensinya. Subtansi pesannya, itu perlu dikomunikasikan, urgensi pemilu damai, bermartabat itu perlu," tandasnya.