Tanah Datar Siapkan Lahan untuk Relokasi Sekolah Terdampak Bencana

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, bergerak cepat menyiapkan lahan relokasi bagi pondok pesantren dan sekolah dasar. Langkah ini diambil menyusul dampak bencana tanah bergerak dan banjir bandang yang melanda wilayah tersebut, menempatkan fasilitas pendidikan di zona merah. Relokasi menjadi prioritas utama demi menjamin keselamatan serta keberlangsungan proses belajar mengajar bagi para siswa dan santri.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa persiapan relokasi harus segera dilakukan karena lokasi terdampak tidak lagi aman untuk ditempati. Sementara menunggu proses relokasi, anak-anak akan melanjutkan pembelajaran di tenda darurat yang telah disediakan. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons cepat kondisi darurat pasca-bencana.

Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan parah pada beberapa fasilitas pendidikan. Kondisi ini memaksa pihak berwenang untuk mencari solusi jangka panjang, yaitu memindahkan bangunan sekolah dan pesantren ke lokasi yang lebih stabil dan aman. Upaya ini melibatkan koordinasi berbagai pihak untuk memastikan proses relokasi berjalan efektif.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Tanah Datar pada akhir November 2025 meninggalkan dampak signifikan, terutama pada infrastruktur pendidikan. Dinding serta area kiri dan kanan Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh, mengalami terban akibat kejadian tersebut. Kerusakan ini membuat beberapa bangunan sekolah retak dan tidak aman untuk digunakan.

Sebagai respons cepat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mendirikan tenda darurat sejak awal Januari 2026 di lokasi SDN 11 Bungo Tanjuang. Selain tenda, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung seperti toilet portabel untuk menunjang aktivitas belajar mengajar. Hal ini memungkinkan siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan meskipun dalam kondisi darurat.

Herna Permata Sari, salah seorang guru SDN 11 Bungo Tanjuang, menjelaskan bahwa proses belajar mengajar di tenda darurat sudah berlangsung sejak awal Januari 2026. Dalam sehari, dua kelas secara bergantian menggunakan tenda tersebut, dengan penyesuaian durasi jam pelajaran. Pihak kepolisian juga telah dua kali memasang garis polisi di sekeliling sekolah, pertama kali di akhir 2024 setelah bangunan toilet dan tempat berwudu ambruk, dan kembali setelah dinding tebing ambruk yang mengakibatkan retaknya beberapa bangunan sekolah.

Selain SDN 11 Bungo Tanjuang, sebuah pondok pesantren di daerah Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, juga menghadapi kondisi serupa. Lokasi pesantren tersebut kini berada dalam kawasan rawan dan tidak memungkinkan untuk ditempati lagi. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pesantren ini harus dibangun kembali di tempat yang lebih aman demi keselamatan para santri.

Kondisi ini diperkuat setelah Bupati Eka Putra bersama tim dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meninjau langsung lokasi-lokasi terdampak. Peninjauan tersebut meliputi area yang mengalami tanah bergerak, seperti di kawasan SDN 11 Bungo Tanjuang. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa area tersebut masuk dalam kategori zona merah, yang berarti sangat rentan terhadap bencana serupa di masa mendatang.

Penetapan zona merah ini menjadi dasar kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk segera melaksanakan program relokasi. Pembangunan kembali fasilitas pendidikan di lokasi yang aman bukan hanya tentang perbaikan fisik, tetapi juga investasi jangka panjang untuk memastikan lingkungan belajar yang stabil dan bebas dari ancaman bencana. Keputusan ini mencerminkan upaya preventif pemerintah dalam melindungi warganya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmen serius dalam menangani dampak bencana dengan segera mempersiapkan lahan untuk relokasi. Bupati Eka Putra menekankan pentingnya langkah ini, terutama bagi fasilitas pendidikan yang berada di zona merah dan tidak dapat lagi digunakan. Relokasi ini diharapkan dapat memberikan solusi permanen bagi masalah keamanan dan keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak.

Proses relokasi ini akan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi lahan yang aman, perencanaan pembangunan, hingga pelaksanaan konstruksi. Koordinasi antara Pemkab Tanah Datar, Kemendikdasmen, dan kementerian/lembaga terkait lainnya akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi seluruh siswa dan santri.

Dengan adanya rencana relokasi ini, diharapkan aktivitas pendidikan di Tanah Datar dapat pulih sepenuhnya dan berjalan lebih baik di masa depan. Upaya ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko geologis. Keamanan dan kualitas pendidikan anak-anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Sumber: AntaraNews