Tahukah Anda? Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas PMK 2035 Lewat Intensifikasi Vaksinasi PMK

Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia gencar melanjutkan program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Upaya ini dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus PMK yang dapat merugikan sektor peternakan nasional. Program vaksinasi ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa program vaksinasi PMK dilaksanakan dalam dua periode setiap tahunnya. Periode pertama telah berhasil mengendalikan kasus PMK, terutama menjelang Idul Adha. Ini menunjukkan efektivitas program yang telah berjalan.

Saat ini, periode kedua vaksinasi PMK sedang berlangsung dari Juni hingga September. Meskipun realisasinya masih rendah, pemerintah optimis dapat mencapai target dalam satu bulan ke depan. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam cakupan vaksinasi PMK.

Kementerian Pertanian telah mengalokasikan dosis vaksin PMK secara signifikan untuk program ini. Pada periode pertama, sebanyak 2,1 juta dosis vaksin telah disalurkan dan berhasil menjaga kasus PMK tetap terkendali. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam penanganan penyakit ini.

Untuk periode kedua, pemerintah menyediakan 1,9 juta dosis vaksin PMK. Namun, realisasi vaksinasi PMK hingga saat ini baru mencapai 31,4 persen dari target. Kementan terus mendorong percepatan penyaluran dan aplikasi vaksin di lapangan.

Pemerintah berharap capaian vaksinasi PMK dapat meningkat drastis dalam sisa waktu yang ada. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk peternak dan asosiasi, menjadi kunci keberhasilan program vaksinasi PMK ini.

Selain vaksinasi PMK, Kementan juga menerapkan berbagai strategi lain untuk mencegah penularan penyakit. Salah satunya adalah mendorong implementasi biosekuriti secara maksimal, khususnya pada sapi perah, kambing, domba, dan babi. Penerapan biosekuriti sangat penting untuk memutus rantai penularan.

Kementerian juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak di seluruh wilayah Indonesia. Setiap hewan ternak yang berpindah lokasi wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan. Sertifikat ini harus dikeluarkan oleh kantor dinas setempat yang berwenang.

Fokus pemerintah juga pada kolaborasi multi-stakeholder. Kementan melibatkan universitas, peternak, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam vaksinasi serta penanganan kesehatan hewan secara menyeluruh.

Indonesia telah mengusulkan sembilan provinsi untuk diakui sebagai zona bebas PMK tanpa vaksinasi. Provinsi-provinsi ini meliputi enam provinsi di Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah-wilayah ini dikategorikan sebagai zona hijau dalam peta pengendalian PMK nasional.

Pemerintah menargetkan pengakuan secara nasional bahwa Indonesia memiliki program manajemen PMK yang terkontrol pada tahun 2026. Ini adalah langkah penting menuju tujuan jangka panjang.

Tujuan akhir pemerintah adalah menjadikan Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi pada tahun 2035. Target ambisius ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberantas penyakit PMK secara tuntas.

Sumber: AntaraNews