Tahu Tidak? Pemkot Pangkalpinang Serius Berantas Juru Parkir Liar yang Meresahkan Warga

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara resmi memulai operasi penertiban terhadap juru parkir liar yang selama ini meresahkan. Langkah tegas ini diambil setelah menerima berbagai keluhan dari masyarakat serta pelaku usaha di wilayah tersebut. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan publik.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Welly A. Riduan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas laporan warga. Penertiban juru parkir liar ini akan fokus pada titik-titik yang sering menjadi keluhan. Kerja sama erat dengan Polresta Pangkalpinang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan operasi ini.

Operasi penertiban juru parkir liar ini tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga penindakan terhadap oknum yang melanggar. Hal ini dilakukan untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan dan berpotensi mengarah pada premanisme. Pemkot Pangkalpinang berkomitmen untuk menjaga kenyamanan warganya.

Penertiban juru parkir liar di Pangkalpinang bukan tanpa alasan. Banyaknya aduan dan laporan dari masyarakat menjadi pemicu utama tindakan ini. Welly A. Riduan menegaskan bahwa keluhan tersebut mencakup berbagai bentuk kerugian dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh juru parkir liar.

Salah satu contoh konkret yang disebutkan adalah laporan dari pelaku UMKM yang dimintai uang sebesar Rp20.000 per hari oleh oknum juru parkir liar. Praktik semacam ini jelas memberatkan dan merugikan usaha kecil menengah yang seharusnya didukung. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan dalam menjalankan bisnisnya.

Lebih lanjut, Welly A. Riduan menyatakan bahwa kegiatan penertiban ini juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan premanisme. Ia mengatakan, "Kegiatan ini juga salah satu pemberantasan premanisme yang berkedok juru parkir liar ini." Fenomena juru parkir liar seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pemaksaan dan ancaman.

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang telah menerima laporan mengenai juru parkir liar yang disertai pemaksaan dan ancaman di beberapa lokasi. Kawasan seperti Taman Sari, Bukit Merapen, dan Kampak menjadi area yang paling sering dilaporkan. Keberadaan juru parkir liar di lokasi-lokasi tersebut menciptakan suasana tidak aman bagi pengunjung dan warga sekitar.

Dalam menjalankan operasi penertiban juru parkir liar ini, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tidak bekerja sendiri. Sinergi yang kuat terjalin dengan Polresta Pangkalpinang untuk memastikan efektivitas penindakan. Kolaborasi ini penting untuk menghadapi praktik premanisme yang mungkin terjadi di lapangan.

Welly A. Riduan menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup pengawasan intensif dan penindakan hukum yang tegas. "Hari ini kita memulai penertiban juru parkir liar," katanya, menandai dimulainya operasi gabungan tersebut. Tim gabungan akan secara rutin memantau area-area rawan yang telah teridentifikasi.

Tujuan utama dari sinergi ini adalah untuk mengembalikan fungsi parkir sesuai aturan dan menghilangkan praktik ilegal. Penindakan terhadap juru parkir liar diharapkan dapat memberikan efek jera. Hal ini juga menjadi pesan kuat bagi oknum lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Operasi penertiban juru parkir liar ini direncanakan akan berlangsung secara berkelanjutan. "Dalam dua bulan ke depan, kita bersama kepolisian akan terus melakukan pengawasan dan penertiban jukir-jukir liar yang disertai aksi premanisme ini, guna menjaga ketertiban dan keamanan di daerah ini," tegas Welly. Komitmen jangka panjang ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah.

Sumber: AntaraNews