Merdeka.com - Pengurus masjid Nurul Huda, Dipo Barat Rt 01/022, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, mendapatkan kiriman paket berisi Tabloid Indonesia Barokah sebanyak 2 exemplar. Tabloid tersebut berisi 16 halaman dengan berbagai konten politik.

Pengurus masjid Nurul Huda, Rimmuslim Sulaeman (51) mengatakan tabloid itu dikirimkan melalui jasa pos giro pada Jumat kemarin, dengan bungkus amplop berwarna coklat dengan alamat tertulis lengkap.

"Sebelum Jumatan ada kiriman amplop melalui jasa pos, dengan alamat sesuai yang tertera pada alamat pengiriman,dan itu persis alamat masjid," kata Sulaeman, Sabtu (26/1).

Sulaeman menjelaskan, setelah dibuka isi amplop berisi tabloid dua eksemplar, tadinya dikira bantuan berupa kebutuhan masjid atau buku tentang agama. Dia mengaku tidak terlalu jauh membaca isi tabloid tersebut.

"Tadinya dikira buku tentang agama, ternyata tabloid isinya politik," jelasnya.

Tabloid Indonesia Barokah Kembali Beredar di Masjid di Karawang ©2019 Merdeka.com/bram salam

Menurut Sulaeman, pengurus masjid tak sempat membaca tabloid tersebut. Namun dalam amplop tersebut tertera cap pos pengirim dari Jakarta Selatan dan alamat redaksi di Jalan Haji Kerenkemi, Kampung Rawa Bacang, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ia sendiri sebelum datangnya kiriman tabloid tersebut, pernah kedatangan orang tidak dikenal menulis alamat masjid, namun tidak sempat menanyakan identitasnya.

"Sebelum ada kiriman tabloid sempat ada yang mendata alamat masjid, namun tidak dikenal," tandasnya.

Sementara Ketua Rt 01/022, Maman Sumarman mengatakan pengurus masjid kaget bahwa isi paket tersebut merupakan tabloid yang berisi dengan konten politik. Karena itu, pengurus masjid melaporkannya ke RT setempat dan diteruskan ke pihak panitia pengawas di tingkat kecamatan.

Menurut dia, isinya dikhawatirkan bisa menimbulkan potensi mengadu domba antar umat Islam, sehingga amplop berisi tabloid tersebut langsung dilaporkan ke panwascam.

"Kami khawatir kejadian ini seperti tabloid Obor Rakyat tahun 2014 lalu bisa menimbulkan polemik di masyarakat," ujarnya.