Sri Mulyani Dinilai Layak Dipertahankan di Kabinet Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tengah mengutak atik komposisi para pembantunya di Kabinet Kerja jilid II. Wajah lama dan baru kabarnya akan mengisi kabinet 5 tahun mendatang. Sejumlah nama lama yang diisukan tetap lanjut adalah Moeldoko, Retno Marsudi dan Sri Mulyani.

Direktur Suropati Syndicate M Shujari menilai Sri Mulyani layak dipertahankan oleh Jokowi. Bahkan, menurutnya, kelihaian Sri Mulyani mengelola keuangan negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu patut diganjar posisi setingkat menteri koordinator.

"Kualitas Sri Mulyani sudah ditunjukkan ketika beliau menjadi Menkeu dengan kemampuan menjaga defisit APBN di bawah 2 persen PDB. Oleh sebab itu, dirinya harus dipertahankan, bahkan sangat pantas menjadi Menko Perekonomian," kata Shujari melalui siaran persnya, Rabu (16/10).

Dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan, kata dia, Sri Mulyani memang tidak perlu diragukan. Meski tidak termasuk jajaran menteri perdana di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, sepak terjang Sri Mulyani mengelola keuangan negara diakui internasional. Tak heran jika di tahun 2018, Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia.

"Hal itu menjadi bukti bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia dalam jalur yang tepat dan efektif. Artinya, dari sisi visi, Sri Mulyani punya kapasitas untuk mengelola ekonomi makro fiskal dengan baik dan efektif. Dengan menjadi Menko Perekonomian, maka dirinya akan menjadi komandan yang sangat berpengalaman dan tahu kondisi ekonomi Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan keunggulan lain Sri Mulyani jika menjabat Menko adalah kemampuan manajerial dan visi dalam mengamati pasar dunia usaha. Menurut dia, banyak kalangan pelaku pasar berharap kabinet baru pemerintahan Joko Widodo di periode kedua bisa lebih baik, terutama menjaga iklim dunia usaha yang lebih kondusif.

"Sosok Sri Mulyani yang punya track record bagus dan integritas tinggi cocok sebagai koordinator kementerian-kementerian strategis di bidang ekonomi yang penting dalam mendukung dunia usaha. Terutama bagaimana menjaga agar regulasi-regulasi di dunia usaha tidak saling tumpang tindih dan menjadi hambatan," ungkap Shujari. [ray]