Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengeluarkan keputusan terhadap revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di detik-detik akhir, setelah 30 hari disahkan DPR atau pada 14 Maret mendatang. Diketahui, meski tak ditandatangani oleh Presiden, UU MD3 akan berlaku setelah 30 hari disahkan di Paripurna DPR.

"Kemarin kami juga dengan Mensesneg dan Menkumham berdialog dengan presiden langkah apa yang akan dilakukan, tentunya presiden punya langkah itu. Tapi sekali lagi langkah yang akan dilakukan presiden menunggu tanggal 14 Maret," ujar Pramono di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Menurutnya, Presiden Jokowi selama memantau perkembangan telah memikirkan apa yang akan dilakukan. Dia merahasiakan apa keputusan yang akan diambil Jokowi. Pramono memastikan tim kajian tetap berjalan.

"Tetapi kalau ditanyakan apakah ada persiapan untuk buat Perppu atau tidak, sampai hari ini masih mengkaji tapi belum dipersiapkan," kata dia.

Pramono menyebut presiden mempertimbangkan arah politik dalam memutuskan hal ini. Soal nanti bakal keluar Perppu atau tidak, dia menuturkan ada alternatif beberapa pasal dikeluarkan perppu atau juga bisa diserahkan kepada masyarakat dengan uji materi.

"Sekali lagi presiden membaca peta politik yang ada. Kemudian mengenai beberapa pasal yang muncul ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Apakah dikeluarkan perppu atau masyarakat melakukan judical review," tandasnya.