Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak membuat pernyataan sendiri terkait masalah desa fiktif. Dia meminta kedua kementerian itu untuk memeriksa langsung ke lapangan.

"Saya kira jangan setiap instansi yang membuat pernyataan sendiri yang beda-beda maka saya minta untuk koordinasi ke kemenkeu khususnya dirjen anggaran, kemudian Kemendes yang turun ke lapangan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Mantan Kapolri ini meminta juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Sulawesi Tengah serta pemerintah daerah setempat untuk mengusut kasus tersebut.

"Kemudian ke KPK dan juga yang menangani ke lapangan aspek hukumnya apa namanya Polda Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Tito meminta semua daerah untuk melakukan verifikasi ulang desa masing-masing. Misalnya terjadi di kawasan Sidoarjo desa terdampak lumpur Lapindo. Fisik desanya sudah hilang tetapi masih tercatat.

"Prinsipnya saya minta untuk semua daerah melakukan verifikasi data desa masing masing dan menyampaikan kepada Kemendagri kalo ada informasi kami akan turun ke lapangan untuk verifikasi lapangan bila diperlukan," tutupnya.

Kemenkeu Tunggu Data Kemendagri

Kementerian Keuangan masih menunggu jumlah pasti desa fiktif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian nantinya bisa dihitung berapa jumlah total kerugian negara akibat desa fiktif tersebut.

"Kami saat ini masih menunggu berapa jumlah desa yang bermasalah dari Kemendagri yang sedang verifikasi mendalam," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Prima di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11).

Astera menjelaskan, hingga kini pihaknya masih melakukan komunikasi intensif dengan Kemendagri untuk menemukan akar masalah adanya desa fiktif.

"Setelah di jumlah itulah totalnya posisinya sekarang. Kita selama belum clear kita freeze dulu. Nanti jumlah detailnya tergantung Kemendagri," jelasnya.

Salurkan Dana Desa Rp51,96 Triliun

Sementara itu, untuk dana desa hingga 31 Oktober 2019 pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp51,96 triliun atau 74,23 persen dari pagu alokasi. Dana tersebut berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap Ill, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana diatur dalam PMK No. 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.