Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sepanjang 2014, 117 hakim terjerat hukuman disiplin MA

Sepanjang 2014, 117 hakim terjerat hukuman disiplin MA Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan jumlah pengaduan terkait pelanggaran disiplin aparatur pengadilan sepanjang tahun 2014 semakin menurun. Tetapi, hal itu berbanding terbalik terhadap jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan baik kepada hakim, panitera, maupun pegawai non teknis di lingkungan MA.

"Terjadi penurunan pengaduan sepanjang tahun 2014, tetapi jumlah hukuman disiplin semakin meningkat," ujar Ketua MA Hatta Ali di kantornya, Jakarta, Rabu (7/1).

Hatta mengatakan, hukuman disiplin paling banyak dijatuhkan kepada hakim. Hukuman terhadap hakim masih menempati urutan teratas dengan jumlah kasus mencapai 117 kasus, sementara untuk panitera sebanyak 74 kasus, dan pegawai non teknis mencapai 18 kasus.

"Tertinggi memecahkan rekor adalah hukuman disiplin terhadap hakim," kata dia.

Dalam rinciannya, hukuman disiplin kepada hakim terbagi menjadi tiga kategori yaitu berat, sedang, dan ringan. Jumlah hukuman disiplin hakim tahun 2014 masuk kategori berat mencapai 24 kasus, kategori sedang mencapai 10 kasus, kategori ringan mencapai 83 kasus.

"Hukuman yang dijatuhkan berupa demosi (penundaan kenaikan pangkat) hingga pemecatan tidak hormat," kata Hatta.

Lebih lanjut, Hatta menerangkan, pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan dijalankan sejak pengadilan tingkat banding. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif.

"Kita mendelegasikan Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan yang dianggap layak," ungkapnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Penodaan Agama, Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara
Kasus Penodaan Agama, Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara

Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Baca Selengkapnya
"Perundungan dengan Dalih Apa pun Tak Boleh Dibiarkan!"

Dirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.

Baca Selengkapnya
Dua Terdakwa Pemutilasi Mahasiswa UMY Dijatuhi Hukuman Mati
Dua Terdakwa Pemutilasi Mahasiswa UMY Dijatuhi Hukuman Mati

Kedua terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan tak berperikemanusiaan. Sehingga tak ada yang meringankan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kuasa Hukum Berang Jaksa Minta Dito Mahendra Dipindah ke Lapas Gunung Sindur: Penahanan Kewenangan Hakim
Kuasa Hukum Berang Jaksa Minta Dito Mahendra Dipindah ke Lapas Gunung Sindur: Penahanan Kewenangan Hakim

Kubu Dito menyebut majelis hakim sudah menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka usai Lawan Pencuri, Kini Pengembala Kambing di Serang Menangis Haru Kasusnya Dihentikan
Jadi Tersangka usai Lawan Pencuri, Kini Pengembala Kambing di Serang Menangis Haru Kasusnya Dihentikan

Muhyani tidak pernah terbayang dan sangat terpukul saat harus berurusan dengan hukum.

Baca Selengkapnya
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Dipecat Komisi Yudisial
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Dipecat Komisi Yudisial

Pemecatan ini disampaikan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) KY pada Selasa (30/4).

Baca Selengkapnya
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ungkap Hak Angket Siap Diajukan, Naskah Setebal Lebih dari 75 Halaman
Mahfud Ungkap Hak Angket Siap Diajukan, Naskah Setebal Lebih dari 75 Halaman

Bahkan, kata Mahfud, naskah akademik yang disusun untuk hak angket sangat tebal sekali.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya