Sahkan RUU Perampasan Aset, Tuntutan Lengkap Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan saat Audiensi dengan DPR

Sejumlah mahasiswa serta organisasi kepemudaan menyampaikan tuntutannya kepada para pimpinan DPR yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar audiensi dengan perwakilan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9). Pertemuan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan generasi muda.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah mahasiswa serta organisasi kepemudaan menyampaikan tuntutannya kepada para pimpinan DPR yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.

Salah satu tuntutannya itu yakni mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi. Permintaan itu untuk mengusut sejumlah kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi sepanjang aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025.

"Kami ingin investigasi mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang Agustus ini, pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo," kata Ketua BEM UI, Agus Setyawan dihadapan pimpinan DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9).

Dirinya ingin, tim investigasi harus membuktikan anggapan makar dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir. Pasalnya, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa disebutnya telah dirugikan atas tudingan makar.

"Karena kami dari gerakan merasa dirugikan atas statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan," ujarnya.

Selain itu, mereka juga meminta agar segera disahkan RUU Perampasan Aset serta melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berikut beberapa tuntutannya:

BEM UI:

-Tim Investigasi terkait soal dugaan makar

-Yang Kedua terkait dengan kondisi ekonomi dikaitkan dengan kondisi DPR

Universitas Kepresidenan Trisakti:

-Kami meminta untuk membentuk Tim Investigasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam mengusut tuntas siapa dalang dibalik kerusuhan demonstrasi tertanggal 25-31 Agustus 2025

-Kami menilai krisis legislatif dan krisis moralitas yang ada pada anggota Dewan. Kami memandang perlu adanya menjaga martabat dan menjaga moralitas

-Revisi Undang-Undang Agraria

-Revolusi total terkait Revisi UU Polri dan meminta kepada DPR melakukan supremasi sipil, memastikan kepada aparat untuk tunduk terhadap otoritas demokratis

-Perbulan Mei kemarin, dari 93 orang 16 mahasiswa kami ditetapkan sebagai tersangka pada aksi unjuk rasa memperingati 27 tahun reformasi. Kami meminta kepada DPR agar status 16 mahasiswa Trisakti yang ditetapkan sebagai tersangka ini statusnya dicabut dan SP3 dikeluarkan untuk menjadi status kebebasan

-Saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, sekiranya dalam kurun waktu 30 hari. Melihat bagaimana indeks persentase korupsi Indonesia yang saat ini terakhir audit itu mendapatkan skor sebanyak 22

-Yang pertama untuk Presiden Republik Indonesia merevisi kebijakan fiskal pro rakyat

-Yang kedua audit menyeluruh BUMN yang merugi

-Yang ketiga moratorium kenaikan tarif listrik, air dan BBM

-Lalu untuk DPR RI, Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Data Pribadi dan audit kinerja seluruh anggota DPR, berkaitan juga dengan hal yang saya sampaikan sebelumnya

GMNI:

-Menolak kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil dan bertanggung jawab secara hukum terhadap korban yang berjatuhan

-Bentuk Tim Investigasi aksi makar yang independen dan transparan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan konferensi pers presiden pada 31 Agustus 2025

-Yang ketiga mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial politik yang terjadi

-Yang keempat mendorong DPR mendengar aspirasi rakyat terkait pembahasan RUU dan kebijakan prioritas

-Selain itu, DPR harus mendorong dan pastikan agar dapat mendorong pemerintah mengambil kebijaksanaan strategis dan cepat

-Yang berikutnya perhatikan kesejahteraan beberapa elemen masyarakat yang mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah kesejahteraan guru, veteran dan profesi lainnya

-Terakhir dari Pancatura yaitu adalah mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis peningkatan perekonomian rakyat secara cepat dan tepat

GMKI:

-Pertama, meminta Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk menegakkan supremasi sipil Indonesia sebagai bentuk menjaga dan menghormati kedaulatan rakyat

-Yang kedua, mendorong DPR agar membentuk Tim Investigasi secara transparan untuk mengungkap aktor utama dari kerusuhan, tindakan anarkis dan rencana tindakan makar pada aksi demonstrasi yang terjadi

-Yang ketiga, meminta kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan tunjangan fantastis DPR dan mengesahkan UU Perampasan Aset, UU masyarakat adat serta UU Daerah Kepulauan

-Yang keempat, meminta kepada pemerintah agar tidak menaikkan pajak untuk rakyat

-Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo untuk mengkaji dan merumuskan kembali draft peraturan presiden yang tertunda terkait kebebasan umat beragama dan berkeyakinan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi keagamaan

-Yang keenam, sebagai warga Indonesia yang baik, taat hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan membenturkan rakyat, mengganggu ketertiban umum dan merusak stabilitas nasional

PB HMI MPO:

-Yang pertama, meminta kepada pimpinan DPR dan segenap elemen masyarakat untuk menegakkan bersama supremasi sipil

-Yang kedua, agar pimpinan DPR segera membentuk Tim Investigasi terhadap kondisi berbangsa dan bernegara yang sifatnya independen dan melibatkan segenap elemen masyarakat

-Kami juga meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi DPR secara institusional dan juga secara norma

-Kami juga meminta pimpinan DPR mereformasi Polri sebagai bentuk komitmen reformasi sipil

-Kami juga meminta pimpinan DPR untuk menghapus pajak bagi masyarakat miskin

-Kami meminta pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen Presiden RI dalam penuntasan masalah korupsi.

PP KAMMI:

-Yang pertama KAMMI menyoal kepada pemerintah dan aparat keamanan. Menuntut agar pemerintah segera melakukan penyelidikan secara tuntas terhadap kematian warga sipil termasuk Affan Kurniawan serta menghentikan segala bentuk represifitas terhadap demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh rakyat

-Kami juga meminta untuk segera dilakukan reformasi sektor keamanan secara menyeluruh dengan fokus kepada peningkatan profesionalitas aparat keamanan serta mengusut tuntas kelompok-kelompok atau individu yang melakukan tindakan anarkisme, memanfaatkan aksi unjuk rasa untuk tujuan-tujuan tertentu yang merusak ketertiban umum

-Yang kedua, KAMMI menyoal DPR dan Partai Politik. Kami mendesak kepada DPR untuk segera menghentikan pembahasan mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR melakukan transparansi penuh terhadap seluruh anggaran, fasilitas dan penggunaan dana yang berkaitan dengan kegiatan Legislatif

- KAMMI juga meminta memecat Anggota DPR yang terbukti melakukan tindakan provokatif atau menyalahgunakan mandat yang diberikan oleh rakyat serta memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang terbuka tidak menjalankan tugasnya dengan integritas seperti yang terjadi pada beberapa kasus di masa lalu untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislative

-Kemudian menyoal reformasi dan legislasi pro rakyat. Menuntut DPR agar segera mengesahkan beberapa RUU yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Mulai RUU Perampasan Aset, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk peningkatan perlindungan hak-hak buruh domestik, dan masyarakat adat

-KAMMI juga mendesak untuk menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam beberapa revisi undang-undang agraria, kemudian KUHAP, RUU Polri dan RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil lainnya

-KAMMI juga menyinggung ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menyoal ekonomi dan kesejahteraan Indonesia hari ini. KAMMI meminta kepada pemerintah dan DPR khususnya untuk segera mencabut kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan merelokasi anggaran belanja negara atau APBN untuk kepentingan yang lebih produktif pro rakyat, serta penguatan sektor kesehatan, pendidikan, pangan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan guru

-KAMMI juga menyoal perihal untuk segera mendesak pemerintah menerapkan sistem perpajakan yang progresif yang lebih adil, dimana individu atau kelompok, orang-orang yang kaya atau kelompok-kelompok yang kaya membayar pajak yang lebih besar

PB HMI:

-PB HMI meminta adanya reformasi partisipasi partai politik

-Yang kedua, benahi institusi publik secara serius

-Yang ketiga, pecat wakil rakyat yang toxic untuk masyarakat

-Yang keempat, efisienkan anggaran untuk pejabat dan perbaiki layanan kepada rakyat

-Yang kelima, sahkan secepatnya RUU Pro Rakyat

-Yang keenam, Revisi Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

-Yang ketujuh, itu reformasi perpajakan yang lebih adil

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Hima Polindo):

-Yang pertama, evaluasi total tubuh Polri. Karena peristiwa tersebut, peristiwa kematian Affan Kurniawan, merupakan catatan merah bagi Republik Indonesia

-Yang kedua, kepada seluruh partai politik dan majelis kehormatan dewan untuk menindaktegas para anggota dewan perwakilan rakyat yang selalu melemparkan narasi kontra produktif, melemparkan narasi-narasi yang membuat masyarakat terluka hatinya, yang membuat masyarakat tidak lagi percaya terhadap lembaga negara

-Memastikan alokasi 20 persen APBN, pendidikan benar-benar menyentuh, kesejahteraan guru dan peningkatan kapasitas professional

-Yang terakhir, memastikan kedaulatan rakyat. Maka pastikan supremasi sipil benar-benar terjadi, karena itu amanat konstitusi. Memastikan kesejahteraan rakyat

Dema UIN Jakarta, Aliansi Dema PTKIN se-Indonesia:

-Yang pertama kematian Affan merupakan kegagalan dari DPR RI, karena tidak menyerap aspirasi secara langsung dan tidak mau menemui dan sebagainya

-Yang kedua mengenai aspek pendidikan. Harus ada perkumpulan semacam ini yang dilakukan DPR RI itu selama enam bulan dalam dua kali untuk membicarakan beberapa tuntutan ataupun merumuskan roadmap menuju ke Indonesia Emas 2045

-Yang ketiga, harus adanya status quo ataupun human right seperti human right yang diberikan kepada lingkungan. Karena kerusakan lingkungan makin masif, makin aktif dimana-mana

-Yang keempat, membentuk Tim investigasi khusus yang melibatkan masyarakat sipil, yang melibatkan mahasiswa

-Yang kelima, kembalikan TNI ke barak

BEM SI Kerakyatan:

-Yang pertama, kami dari BEM SI Kerakyatan menyampaikan duka cita yang mendalam di seluruh korban aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September ini

-Menuntut agar adanya kejelasan dari setiap pengusutan kasus tersebut untuk dibuka seterang-terangnya dan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya

-Yang pertama, kami menindak tegas dan memperjelas penurunan tunjangan DPR yang disampaikan oleh DPR kemarin

-Yang kedua, sahkan RUU Perampasan Aset

-Yang ketiga, meminta reformasi birokrasi Polri dan DPR

-Yang keempat, kami tegaskan aktivis bukan kriminalitas. Aktivis hari ini bukan perusak negara, bukan tikus-tikus yang menggerogoti APBN-APBN yang ada. Tapi hari ini aktivis, aksi-aksi demonstrasi yang ada ini merupakan keresahan-keresahan dari rakyat

-Kami meminta juga untuk mengevaluasi seluruh kabinet merah-putih

-Kami meminta ketua partai politik menarik kader-kadernya yang

problematik, yang merendahkan rakyat dari kursi legislatif dan eksekutif

-Kami juga meminta untuk DPR merevisi UU MD3 terkait saya rasa perlunya transparansi ke publik terhadap skala prioritas rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh badan legislasi termasuk RUU Perampasan Aset

-Kami meminta untuk mereformasi UU Peradilan Militer

-Kami menuntut kejadian yang telah berlalu akibat demonstrasi, represifitas, keamanan. Kami menuntut adili aparat pembunuh rakyat

-Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan

-Menuntut kesejahteraan guru dan dosen

-Kami menolak lima batalyon yang hadir, yang akan direncanakan pembangunannya di Aceh dan peradilan militer yang ada di Universitas Riau

-Menolak Dwi fungsi jabatan dalam aspek pemerintahan di lingkup pemerintahan Indonesia

-Terkait dengan persoalan hari ini dan kemudian statement yang dikeluarkan Bapak Presiden terkait adanya indikasi makar dalam kasus-kasus yang hari ini beredar. Kami meminta DPR RI membentuk satgas investigasi bersama untuk perubahan perbuatan makar yang dilakukan dan terbuka bagi elemen masyarakat serta diawasi oleh elemen masyarakat

-Bebaskan semua kawan kami yang hari ini di seluruh Indonesia yang ditangkap di Polres, Polda Sulawesi

-Berikan jaminan bahwa hari ini kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Pastikan kawan kami satu pun yang tidak melanggar hukum untuk dipastikan bebas tanpa luka, tanpa apapun itu

-Kami ingin mengingat kembali bahwa dengan temuan hari ini harus ada 10 nama yang hilang, harus ada halte-halte yang kebakar, kantor-kantor DPR yang dibakar. Artinya ini peringatan terakhir bahwa ke depan wakil rakyat kita tolong senantiasa bisa menenangkan dengan cara yang baik

-Audit kekayaan DPR

-Kami menuntut pengungkapan aktor kerusuhan serta pertanggungjawaban korban jiwa

-Reformasi struktural DPR dan partai politik

-Kami menuntut pembatalan kebijakan pajak yang membebani rakyat

-Audit BUMN secara menyeluruh

Presma Uhamka:

-Kita menyampaikan merekomendasikan kebijakan adanya pengawasan mekanisme eksternal di dalam tubuh kepolisian

-Kita berharap ada Revisi Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang independensi Polri dan kepentingan politik serta menghapuskan pasal-pasal multitafsir yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan serta kinerja dari institusi itu sendiri

BAM Nusantara:

-Soal permasalahan Perampasan Aset

-Evaluasi DPR secara menyeluruh, mendesak pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI untuk menindak tegas dan beri sanksi tegas kepada anggota DPR RI yang memicu polemik kemarahan rakyat bukan menonaktifkan

-Tuntaskan kesejahteraan guru

-Usut tuntas kasus pelanggaran HAM secara transparan dan akuntabel

-Evaluasi kenaikan pajak secara menyeluruh dari pusat hingga daerah yang membebani rakyat

-Kami meminta adakan ruang dialog juga bersama menteri-menteri, karena ini juga kami mengevaluasi menteri-menteri sekalian

BEM PTNU:

-Meminta dan menindaklanjuti maksimal 10 hari, ketika memang keputusan dari apa yang kita sampaikan ini atau follow up daripada hasil pertemuan hari ini

-Bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap di semua Polres, Polda di seluruh Indonesia

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Muslim Indonesia:

-Kenapa diundang ke sini, kenapa tidak kemudian keluar menyambut suara rakyat

-Sahkan segera RUU Perampasan Aset periode ini, buat fakta integritas saat ini juga

-Kami UU MD3 dikoreksi

-Represifitas aparat, reformasi kepolisian, reformasi Polri harus dilakukan dan segera bebaskan kawan kami sekarang ini juga

-Tunjangan-tunjangan dihapuskan