Ridwan Kamil Akui Jabar Tidak Punya Anggaran jika Lockdown Diberlakukan

Kebijakan lockdown kembali mengemuka seiring lonjakan kasus Covid-19 di berbagai wilayah. Namun hal tersebut harus diiringi dengan kesiapan matang dan jaminan logistik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai Rapat Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Gedung Pakuan, Senin (21/6).

"Lockdown itu pada dasarnya kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Dan sebenarnya tidak ada istilah lockdown. Kenapa? Saya juga bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown, karena dulu sudah disepakati lockdown itu bahasa Indonesia PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," kata Ridwan Kamil.

"Jadi istilah PSBB ini harus dibarengi dengan kesiapan pangan sembako, dan lain-lain kepada mereka yang tidak bisa melaksanakan WFH (Work From Home /bekerja di rumah)," Ridwan Kamil melanjutkan.

Pria yang akrab disapa Emil ini menilai, kesiapan logistik harus digarisbawahi dan menjadi perhatian pemerintah pusat jika ingin menerapkan lockdown. Pasalnya, tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhinya.

"Dan kami dari Jabar, anggaran memang sudah tidak ada. Kalaupun itu diadakan, kepastian dukungan logistik dari pemerintah pusat harus betul-betul sudah siap, baru kami akan terapkan di Jabar," tegasnya.