Babak Baru Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo

Bareskrim Polri mengembangkan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo ke ranah makar. Simak duduk perkara, penggeledahan, hingga proses sidang etik.

Auria Setiarum Cahayani
Babak Baru Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo
Empat Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri terus bergulir ke babak baru.

Mengutip laporan Liputan6.com, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kini mengembangkan perkara tersebut ke ranah dugaan tindak pidana makar setelah menerbitkan laporan polisi (LP) pada 11 November 2026.

Agar lebih mudah mengikuti perkembangan kasus yang berjalan paralel ini, berikut rangkuman duduk perkara beserta perkembangan terbarunya:

1. Bermula dari Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus Dugaan Penyadapan Listyo Sigit Naik Penyidikan, Polri Bentuk Tim
Polri dan Menko Polkam sampaikan perkembangan kasus penyadapan presiden (Foto: Devira Prastiwi/Liputan6.com)

Sebelum masuk ke penyidikan dugaan makar, Bareskrim Polri lebih dulu menangani perkara penyadapan ilegal (illegal tapping). Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka karena diduga menyadap Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan teknologi milik Polri.

Keempat tersangka tersebut meliputi:

  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP): Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (ditahan di Rutan Mako Brimob).
  • Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution: Kepala Divisi Hukum Polri (ditahan di Rutan Mako Brimob).
  • Irjen Pol Eko Hadi Santoso: Widyaiswara Lemdiklat Polri (ditahan di Rutan Mako Brimob).
  • Slamet Uliandi: Mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim (menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan). 

Atas perbuatannya, keempatnya dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman maksimal 10 tahun penjara), Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP (ancaman 6 tahun penjara), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE (ancaman 8 tahun penjara).

2. Pengembangan ke Dugaan Tindak Pidana Makar

Sejak laporan polisi dugaan makar diterbitkan pada 11 November 2026, Dittipidum Bareskrim Polri mulai mendalami konstruksi hukum baru. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa penyidik menggali tiga unsur utama, yakni pemufakatan, persiapan, serta permulaan perbuatan.

"Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami," ujar Susatyo di Mabes Polri, dikutip dari Liputan6.com,Kamis (19/11).

Hingga Kamis (19/11), penyidik telah memeriksa secara maraton 59 orang saksi, termasuk keempat tersangka penyadapan ilegal maupun saksi-saksi lain yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka baru.

"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," terang Susatyo.

3. Penggeledahan Sejumlah Lokasi Posko

Selain memeriksa saksi, tim penyidik juga menggeledah beberapa lokasi untuk mengamankan barang bukti dan dokumen:

  • Kediaman Irjen Eko Hadi di Cipete: Pada Selasa (17/11) malam, Bareskrim menggeledah dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko.
  • Lima Rumah di Bogor dan Tangerang: Sejak Kamis (19/11) malam hingga Jumat (20/11), penyidik kembali menggeledah lima rumah di wilayah Bogor dan Curug, Tangerang. Lokasi tersebut berkaitan dengan Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo (BJP TK) dan Kombes Pol Iman Imanudin (KBP IM), dengan salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM.

 

4. Gelar Perkara Internal dan Penundaan Ekspose ke Kejaksaan

Untuk menjaga objektivitas konstruksi hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru, Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11) bersama Biro Wassidik, Divpropam, Itwasum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta para saksi ahli hukum pidana dan tata negara. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pun telah dikirimkan ke kejaksaan sejak awal laporan polisi diterbitkan.

Namun, agenda ekspose atau pemaparan perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) resmi ditunda hingga pekan depan sebelum hasil lengkapnya disampaikan dalam konferensi pers.

"Ekspose dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) ditunda minggu depan karena saat ini Tim Penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," jelas Susatyo.

5. Sanksi Etik: Irjen Eko Dipecat, Listyo Sigit Segera Disidang

Di luar proses pidana, penegakan kode etik di internal Mabes Polri juga berjalan cepat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo pada Selasa (17/11) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.

"Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.

Selanjutnya, Mabes Polri menjadwalkan sidang KKEP terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan dengan berpedoman pada Pasal 42 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Di saat bersamaan, Divpropam Polri juga terus mendalami dugaan keterlibatan pihak berinisial TK yang namanya sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI.

Rekomendasi