Anggaran Hampir Rp 30 T Disiapkan untuk Pascabencana Sumatra, Berikut Fokusnya

Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp 30 triliun pada tahun anggaran 2026 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra.

Komitmen percepatan pemulihan difokuskan pada wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut total anggaran tersebar di 29 kementerian dan lembaga. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum memegang porsi terbesar, sekitar Rp 21 triliun, untuk pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor.

"Untuk itu pada kesempatan ini kami mengundang dari Kementerian PU. Ini paling penting, anggaran lebih kurang Rp 21 triliun untuk tiga provinsi itu, baik untuk perbaikan jalan, jembatan, sarana-prasarana, fasilitas umum, kemudian normalisasi sungai, irigasi, dan lain-lain," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Tito menuturkan Kementerian PU menghadapi beban kerja besar di lapangan. Kerusakan tidak hanya pada ratusan ruas jalan dan jembatan yang terputus atau hilang, tetapi juga pada sungai yang mengalami pendangkalan.

"Masalah yang berhubungan dengan PU ini paling keras kerjanya, paling banyak bebannya. Ngurusin jalan ratusan, baik yang hilang, longsor, banjir, ada juga jembatan yang hilang sama sekali," ucap dia.

Menurut Tito, terdapat 137 sungai terdampak yang perlu segera ditangani berdasarkan skala prioritas untuk mencegah banjir saat curah hujan tinggi.

Di sisi lain, potensi banjir susulan akibat pendangkalan sungai masih membayangi. Titik perhatian mencakup Kabupaten Solok dan Kota Padang di Sumatra Barat, Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, serta Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang di Aceh.

"Termasuk juga yang lain, ada sekolah yang terganggu juga karena banjir-banjir susulan, paling tidak kita catat di ada Sumatra Barat itu adalah di Kabupaten Solok, Kota Padang, kemudian di Sumatra Utara itu yang paling utama adalah di Tapanuli Tengah," papar dia.

"Dan untuk di Aceh adalah Aceh Tenggara, Aceh Tengah, kemudian di Pidie Jaya. Kemudian terakhir di Aceh Tamiang yang kita lihat, kami dapat laporan banjir lagi," sambung Tito.

Pemerintah menguatkan koordinasi lintas instansi dengan mengerahkan tim gabungan dari Kementerian PU, BNPB, TNI-Polri, serta Satgas Kemendagri untuk membantu di wilayah terdampak.

"Semua sudah turun, semua sudah bergerak turun dari PU turun, BNPB turun, kemudian dari TNI-Polri juga turun. Saya juga menurunkan tim Posko dan Satgas bergerak ke semua daerah yang terdampak untuk membantu," terang Tito.

Pemulihan Pascabencana Sumatra Berlanjut hingga 2028

Tito menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan waktu karena dampaknya mencakup 53 kabupaten/kota di lima provinsi di Sumatra.

Pemulihan dilakukan bertahap hingga 2028, dengan tantangan bencana hidrometeorologi yang berpotensi kembali merusak infrastruktur yang sudah diperbaiki.

"Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, ini skala lima provinsi dan 53 kabupaten/kota," tutur Tito.

Ia menyebut penanganan akan terus dilanjutkan meski kerusakan baru dapat muncul selama proses pemulihan berlangsung.

"Banjir, longsor, jalan rusak, diperbaiki, banjir lagi. Tapi itu tantangan bagi kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat," pungkas Tito.