Ditjen Pesantren Dibentuk, Apa Dampaknya bagi Guru dan Santri?

Pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat pendidikan pesantren di Indonesia. Kehadiran struktur khusus ini diharapkan mendorong pemerataan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kaukab, Bogor, Dr. KH. Khoirul Huda Basyir, menilai pembentukan Ditjen Pesantren merupakan langkah penting untuk memperkuat peran negara dalam mendukung lembaga pendidikan yang telah berkontribusi selama berabad-abad dalam pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, Ditjen Pesantren tidak boleh sekadar menjadi tambahan struktur birokrasi. Kehadirannya harus diwujudkan melalui pelayanan pemerintah yang lebih terarah sesuai kebutuhan pesantren di berbagai daerah.

“Direktorat Jenderal Pesantren harus menjadi perubahan nyata dari semacam sekadar pengakuan menjadi pelayanan dan dari perhatian menjadi keberpihakan kita, keberpihakan dan kehadiran negara,” kata Khoirul dalam keterangannya dikutip, Rabu (28/10).

Lantas, apa saja hal yang perlu dibenahi melalui pembentukan Ditjen Pesantren?

Memperkuat ekosistem pendidikan pesantren

Ekosistem pesantren mencakup pengasuh, tenaga pendidik, santri, sarana pembelajaran, tata kelola kelembagaan, hingga pemberdayaan ekonomi. Seluruh unsur tersebut perlu diperkuat secara menyeluruh agar pesantren dapat berkembang dan memberikan pendidikan berkualitas.

Khoirul menjelaskan, kebutuhan setiap pesantren berbeda. Pesantren di perkotaan yang memiliki sumber daya memadai menghadapi tantangan berbeda dari pesantren kecil di pelosok yang masih terkendala infrastruktur, akses internet, dan pendanaan.

Karena itu, Ditjen Pesantren diharapkan memastikan dukungan pemerintah menjangkau seluruh pesantren, termasuk lembaga yang selama ini bertahan dengan sumber daya terbatas.

Selain mempertahankan pendidikan agama dan tradisi keilmuan, pesantren juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

“Dunia sekarang kan tidak hanya sebatas membutuhkan pada kualitas pengembangan pendidikan keagamaan, tapi sudah multi karena tantangan yang semakin kompleks. Karena itu layanan pendidikan pesantren juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini,” ujar dia.

Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kesejahteraan tenaga pendidik. Khoirul menyoroti masih adanya guru swasta di pesantren dan madrasah yang menerima honor kurang dari Rp500 ribu per bulan.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan guru. Tenaga pendidik berperan penting dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran, membentuk karakter santri, dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pembentukan Ditjen Pesantren diharapkan membuka ruang bagi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki layanan pendidikan, dan meratakan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah.

Memperbaiki fasilitas dan perlindungan santri

Selain kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pesantren juga membutuhkan perhatian. Khoirul mencontohkan masih adanya asrama pesantren yang belum memenuhi standar, baik dari sisi kualitas bangunan maupun kelengkapan fasilitas.

Perbaikan tersebut perlu disertai upaya menjamin keamanan dan kenyamanan santri selama menjalani pendidikan.

Dengan demikian, pembenahan pesantren tidak cukup hanya berorientasi pada keberlangsungan lembaga, tetapi juga harus memastikan kualitas pendidikan dan perlindungan bagi para santri.

Memperkuat dukungan negara tanpa menghilangkan kemandirian pesantren

Meski membutuhkan dukungan pemerintah, pesantren memiliki karakter historis yang membedakannya dari lembaga pendidikan lain. Sebagian besar pesantren tumbuh dari inisiatif masyarakat dan berkembang berkat pengabdian para kiai serta dukungan lingkungan sekitar.

Tradisi keilmuan, kepemimpinan kiai, keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian menjadi bagian penting dari identitas pesantren yang perlu dijaga.

Karena itu, Khoirul mengingatkan agar penguatan tata kelola melalui Ditjen Pesantren tetap menghormati keragaman tersebut. Regulasi dan pelayanan pemerintah seharusnya membantu pesantren berkembang, bukan menyeragamkan model pendidikan atau menghilangkan tradisi yang telah mengakar.

Apa yang menentukan keberhasilan Ditjen Pesantren?

Pembentukan Ditjen Pesantren menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara negara dan lembaga pendidikan pesantren. Namun, keberhasilannya bergantung pada sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan nyata pesantren.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi pemerataan akses pendidikan berkualitas, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, perbaikan fasilitas, perlindungan santri, serta penguatan kemandirian ekonomi pesantren.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menjangkau pesantren dengan kondisi dan kebutuhan yang beragam, sekaligus menjaga tradisi serta kemandirian yang selama ini menjadi ciri khas pendidikan pesantren di Indonesia.