Kondisi Karhutla Masih Dinamis, 6 Provinsi Diprioritaskan Penanganannya

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera belum mereda. Pemerintah memfokuskan penanganan di enam provinsi, sembari menggelar operasi pemadaman dari darat dan udara.

Penjelasan terkini disampaikan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo.

"Kondisinya masih dinamis, sehingga penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara, pemantauan dan pemadaman titik api, waterbombing dari udara, serta operasi modifikasi cuaca," ujar Tri Budi dalam konferensi pers bersama BNPB dan TNI secara daring, Selasa 8 September 2026.

Ia memaparkan, berdasarkan data per 7 September 2026, terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

"Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dengan tujuan utama melindungi masyarakat, mengurangi dampak asap, serta mencegah kebakaran meluas. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah," papar Tri Budi.

Menurut dia, dukungan dilakukan bersama BNPB sebagai koordinator, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

"Seluruh kemampuan yang tersedia kita arahkan untuk membantu mempercepat proses pengendalian karhutla dan menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan penanganan," terang Tri Budi.

Operasi 24 Jam untuk Karhutla dan Bencana Lain

Sebelumnya, Tri Budi Utomo memastikan Kemenhan akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk membantu penanganan bencana, termasuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan peristiwa karhutla.

"Kementerian Pertahanan bersama TNI akan memberikan dukungan secara optimal dan terkoordinasi, baik dalam proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, dukungan kesehatan maupun logistik, serta kebutuhan lain yang diperlukan di lapangan," ujar Tri Budi dalam konferensi pers bersama BNPB dan TNI secara daring, Selasa 8 September 2026.

Ia menegaskan pentingnya sinergi dengan BNPB, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh unsur penanggulangan bencana.

"Ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan, perlindungan dan dukungan secara cepat dan tepat di tengah situasi bencana," ucap Tri Budi.

Ia juga memastikan informasi resmi disampaikan dari satu pintu agar masyarakat memperoleh data yang valid dan terhindar dari misinformasi.

"Dapat kami pastikan operasi penyelamatan, pemadaman dan distribusi bantuan terus berjalan tanpa henti selama 24 jam terakhir," terang Tri Budi.